Komitmen Pemkab Gowa Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Trotoar.id, Makassar — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa berkomitmen tinggi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Kabupaten Gowa. Hal ini disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Gowa, H Marsuki saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemkab Gowa di Hotel Jolin, Makassar, Selasa (19/2) pagi.

“Komitmen ini harus dan wajib didukung oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintahan Kabupaten Gowa, dalam meningkatkan kinerja semua SKPD harus fokus pada pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengaj Daerah (RJPMD) Kabupaten Gowa demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Dihadapan sebanyak 64 orang peserta perwakilan masing-masing SKPD lingkup Pemkab Gowa, Marsuki mengatakan bahwa tren nilai SAKIP Kabupaten Gowa terus mengalami peningkatan.

“Nilai SAKIP Kabupaten Gowa Tahun 2015 adalah 53,36 atau predikat CC, mari kita berkomitmen untuk meningkatkan nilai ini dari nilai CC menjadi nilai B (Baik) yang tidak dapat kita raih tanpa kerja keras dari semua SKPD yang ada di Kabupaten Gowa,” pesan Asisten Bidang Pemerintahan kepada seluruh peserta Bimtek.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setkab Gowa, Alimuddin Hakim menjelaskan, Bimtek SAKIP ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah dalam mengaplikasikan penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur dan jelas yang mengarah pada dimensi perubahan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

“SAKIP seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment terhadap SKPD dan memberikan pemahaman yang kuat terhadap fungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja juga sebagai alat pengendalian program dan kegiatan,” tambah Kabag Organisasi dan PAD Setkab Gowa ini.

Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini juga diisi dari para narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing yang berasal dari Universitas Hasanuddin dan Inspektorat Provinsi Sulsel. (*)