SYL Masuk NasDem, Ini Tanggapan Pengamat Politik

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Bergabungnya Syahrul Yasin Limpo (SYL) di partai NasDem menjadi skuat besar bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nurdin Halid-Aziz Qahhar Muzadkkar.

Mengingat salah satu partai pengusung utama NH-Aziz di pilgub Sulsel selain Golkar adalah partai besutan Surya Paloh, yang gentor mengawal dam siap memenangkan pilgub Sulsel 2018 mendatang.

Bahkan Syahrul dalam pernyataannya yang diterima Trotoar.id melalui rilisnya mengungkapkan bila Syahrul tak akan mempermalukan Surya Paloh dan siap mengawal segala bentuk kebijakan politik partai NasDem

“Saya masuk NasDem, Saya tidak akan mempermalukan partai ini dan tidak akan upasiriki (kasih maluki) Pak Surya Pak (SP) dan siap mengawal kebijakan politik partai NasDem ,” tegas Syahrul pada acara konsolidasi Partai NasDem Sulut, Rabu (21/3/2018) di Hotel Sutanraja Kota Manado.

Langkah Politik SYL meninggalkan Golkar hijrah ke NasDem ditanggapi pengamat politik Unismuh Makassar Anfi Luhur, dia menilai Langkah SYL bergabung dengan Partai NasDem menjadi penentu masa depan karier politik gubernur dua periode itu.

Tawaran Nasdem yang terlalu kuat, dan sulit di tolak oleh SYL. Dan jelas ini menjadi pilihan politik untuk bergabung dan jelas dengan pertimbangan yang cukup matang dengan strategis politik oleh tokoh sekelas SYL.

Namun SYL juga memiliki ujian yamg cukup besar dalam hal ini, dimana salah satunya bagaimana SYL mampu memperjuangkan kemenangan usungan Nasdem, di semua gelaran Pilkada Serentak 2018.

“Ini merupakan tantangan terbesar bagi SYL yang bergabung di NasDem, bahkan bergabungnya SYL di NasDem juga wajib mengawal sikap politik partai NasDem khususnya pada Pilgub dan pilkada serentak 3018 di Sulsel,”Kata pengamat Politik Unismuh Andi Luhur Priyanto

Bahkan Luhur menilai sikap politik SYL yang pindah ke NasDem merupakan langkah politik Syahrul, meskipun NasDem mengusung kandidat yang sama, tetapi akseptabilitas langkah-Langkah politik SYL di Nasdem sangat berbeda dengan di Golkar.

“Politisi memang harus berani “bunuh diri” untuk memulai “kehidupan baru” yang lebih memberi harapan,” kata Luhur.(Rif)