Usulan tersebut di itu sampaikan fraksi partai Golkar dalam Rapat paripurna mendengar pandangan umum fraksi terkait terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017.
“adanya Temua BPK tentang lahan di kawasan CPI, maka fraksi Golkar mengusulkan agar dibentuknya Pansus Hak Angket untuk menelusuri lebih jauh hasil temuan BPK tersebut,” ungkap Anggota Fraksi Golkar, Andi Tenry Sose.
Sementara itu, pandangan umum Fraksi Demokrat Sulsel yang dibacakan oleh Fadriaty AS menambahkan, berdasarkan temuan BPK, di mana lahan yang dijanjikan yang lebih dari 50 hektar, ternyata kenyataannya Pemprov hanya mendapatkan 38 hektar atau terjadi pengurangan lahan yang besar.
“Mohon penjelasan gubernur terkait pengamanan aset pemprov di kawasan CPI, yang meliputi lahan seluas 12,11 hektar yang sudah dibangun Wisma Negara, Masjid 99 Kuba, jalan dan jembatan,” pungkasnya.(**)
SIDRAP, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menunjukkan keseriusannya dalam menarik investasi dengan menggelar…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Dewan Pers mengecam keras penangkapan sejumlah jurnalis Indonesia oleh tentara Israel saat…
MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan publik yang lebih…
MAKASSAR, TROTOAR.ID -- Seorang warga Sulawesi Selatan, Andi Angga Prasadewa, dilaporkan menjadi korban penculikan oleh…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) meraih dua penghargaan sekaligus dari Dinas Perpustakaan…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar sejak Minggu malam (17/5/2026) hingga Senin…
This website uses cookies.