Kawasan Reklamasi Center Poin Of Indonesia (CPI)
Apa lagi dikatakannya, ada sejumlah pihak yang mengaku menjadi pemilik lahan dikawasan tersebut, ditambah lagi proyek yang menyerap APBD Provinsi itu kini menjadi ajang komersialisasi, sehingga harus diaudit dan dihentikan sementara sampai menunggu hasil audit nantinya.
“Kita akan audit pengunaan anggaran di kawasan tersebut terlebih dahulu termasuk kerjasama dengan pihak swasta juga ada didalam kawasan tersebut, apakah sudah sesuai penggunaan anggaran atau tidak sebab didalam kawasan tersebut ada uang rakyat,” Ungkap Nurdin Abdullah
Selain melakukan audit pengunaaan anggaran daerah, pihaknya juga menyesalkan bila kawasan tersebut di jadikan kawasan komersialisasi, sehingga untuk kelanjutan pembangunannya apakah akan diteruskan atau tidak semua berdasar pada hasil audit nantinya.
Diketahui pembangunan kawasan CPI saat ini telah menelan anggaran daerah yang cukup besar hingga ratusan miliar, namun dampak terhadap masyarakat tidak dapat dirasakan sebab wilayah tersebut telah berubah menjadi wilayah komersialisasi.
“Untuk pembangunan kawasan CPI kita akan ambil alih dulu apakah dilanjutkan atau tidak itu semua tergantung dari hasi audit pengunaan APBD yang akan dilakukan,” Ungkap Nurdin Abdullah.
Disisi lain Nurdin Abdullah, juga mengaku akan mendorong program yang menjadi janji politiknya selama kampanye, dan programnya juga harus direalisasikan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019.
“Kita juga punya program yang harus kita dorong, sehingga kita akan memeprtimbangkan mana program gubernur sebelumhya yang akan dilanjutkan dan mana yang tidak yang jelas untuk CPI sementara kita hentikan sampai adanya hasil audit,” tambahnya.
Terkait keinginan Gubernur terpilih untuk melakukan audit di kawasan tersbeut, Ketua Komisi D DPRD Sulsel menganggap langkah yang diambil Nurdin Abdullah langkah yang tepat, dan bentuk kehati-hatian seorang pemimpin.
“Kami di DPRD mengapresiasi langkah Gubernur terpilih untuk melakukan audit pembangunan mega proyek dikawasan CPI, dan ini merupakan bentuk kehati-hatian agar kelanjutan dalam pembangunan dikawasan tersebut tidak ada persoalan yang akan merugikan banyak pihak,” Kata Darmawansyah ketua Komisi D DPRD Sulsel.
Bahkan katanya hasi udit nantinyalah yang akan menjawab apakah mega proyek peninggalan gubernur sebelumnya terjadi persoalan atau tidak semua akan terjawab dari hasil audit yang akan dilakukan, baik itu audit pengunaan anggaran maupun audit kerja sama degan pihak swasta.
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri kegiatan Sannipata Waisak dalam rangka Hari…
MAKASSAR, TROTOAR ID – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri Sannipata Waisak 2026 yang…
BARRU, TROTOAR.ID – Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Selatan kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan…
KENDARI, TROTOAR.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meraih penghargaan Terbaik I sebagai Provinsi Creative Financing…
This website uses cookies.