2.674 PNS Tersandung Kasus Korupsi

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Sebanyak 2.674 Pengawas Negeri Sipil (PNS) dinyatakan tersandung dalam kasus korupsi, dari jumlah tersebut sebanyak 317 PNS dipecat dikarenakan status hukim telah inkracht sementara 2.357 masih berstatus PNS sambil menunggu putusan Berkekuatan hukum tetap

Hal tersebut di ungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9).

“2.674 PNS tersandung kasus Korupsi dari jumlah itu 317 yang dipecat sebagai PNS, sementara lainnya masih menunggu keputusan hukum tetap atau inkracht,” kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana seperti dilansir CNNIndonesia

Bima menambahkan bila pihaknya akan terus melakukan koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbarui data PNS yang terlibat korupsi dan perkara yang  telah inkrah.

Menurutnya, jika merujuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka akan dilakukan pemblokiran data PNS yang secara hukum terbukti korupsi itu, namun belum di berhentikan.

“Kita akan melakukan pembelajaran data PNS, termasuk menghentikan sementara Honor dan gaji terhadap PNS yqng tersandung kasus korupsi,”Kata Bima

Hql itu untuk meminimalisasi potensi kerugian keuangan negara hal itu dilakukan agar yang bersangkutan nantinya bisa memberi efek kepada yang bersangkutan.

Lanjut Bima Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memberhentikan dengan tidak hormat PNS yang terlibat korupsi telah inkrah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Ketua KPK Agus Rahardjo mendukung langkah yang dilakukan BKN agar
PNS yang terbukti korupsi dan berkekuatan hukum tetap agar dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat.

“Kita mendukung langkah BKN memecat PNS yang terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi,”Kata Agung Raharjo (**)