Sekretaris KPU Makssar Jadi “Pasien” Direskrimsus Polda Sulsel

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Pemyidik Direskrimsus Polda Sulsel akhirnya memeriksa sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar terkait dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana hibah pilkada Makassar.

Kabid humas Polda Sulsel Kombes Pol Ricky Sondani mengatakan pemanggilan sekretaris untuk mendalami tindak pidana dugaan korupsi dana Pilkada di KPU Kota Makassar

“Hari ini sekretaris KPU Makassar diperiksa oleh penyidik Direskrimsus Polda Sulsel perihal dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pilkada Makassar,”ucapnya.

Selain Sabri yang diperiksa hari ini, salah satu staf KPU juga ikut dimintai keteramgan dia adalah Kasubag Teknis KPU Makassar, Nur Haeriah, yang juga ikut dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

Bahkan Polda Sulsel juga menjadwalkan akan memanggil Habibi bendahara KPU Makassar untuk dimintai klarifikasi terkait kasus yang saat ini ditangani Direskrimsus Polda Sulsel.

“Rencananya hari Selasa, Bendahara KPU Kota Makassar, Habibi. Dan klarifikasi ini dilakukan di Polda Sulsel,” jelasnya

Dalam kasus ini, Polda Sulsel telah memeriksa beberapa pihak termasuk sejumlah komisioner KPU Kota Makassar.

Berdasarkan keterangan pemerikasaan, disebutkan dana hibah Pilwalkot Makassar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun anggaran 2017-2018 sebesar Rp60 miliar.

Pencairan anggaran terbagi dalam dua tahap. Tahap awal, Pemkot Makassar menghibahkan anggaran sebesar Rp16.675.000.000 pada 2017, dan Rp43.325.000.000 pada 2018, tahap dua.

Pencairan dana hibah sesuai dengan MoU atau perjanjian yang disepakati Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Ketua KPU Makassar M Syarief Amir. Dari anggaran Rp60 miliar, KPU RI menemukan selisih anggaran sebesar Rp2.771.240.951 yang disebut-sebut belum jelas pertanggungjawabannya. (**)