Wagub: Data BPS Rujukan Kebijakan Pemerintah

TROTOAR.ID, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman Mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Sulsel Tahun 2018 dan dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Jufri Rahman yang dilaksanakan di Gammara Hotel Makassar, Rabu (12/12).

Dalam sambutannya Andi Sudirman mengapresiasi kegiatan tersebut. Dimana pertemuan ini pertama kali dirinya sebagai Ketua Tim TKPK Provinsi Sulsel bersama ketua tim Koordinasi Kabupaten/Kota se-Sulsel.

Andi Sudirman menambahkan sesuai peraturan Permendagri 42 Tahun 2010 tentang Tim TKPK mengamanatkan Gubernur untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi.

“Tentu program prioritas kami terhadap system irigasi dan pembukaan jalan terisolir akan mensasar penduduk miskin level petani dan masyarakat desa. Keyakinan kita ketika kesenjangan terjadi maka populasi mayoritas kita sebagai petani di Sulsel menjadi penyumbang kesenjangan. Ketika melihat ke petani maka infrastruktur wilayah, disentralisasi pembangunan melalui penciptaan pusat ekonomi baru, dan system irigasi adalah bagian dari apa yang mereka tunggu,” tambahnya.

Untuk mendukung program-program dan arah kebijakan berpihak pada pengentasan kemiskinan. Maka perlu kita mendapat data BPS yang up-date terus data yang ril, dan juga memberikan data per semester dan memberikan masukan terhadap arah kebijakan-kebijakan dengan menghubungkan yang mana penyebab utamanya.

“Kita berharap kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan sebagai gerakan bersama dan tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak agar memperhatikan kondisi masyarakat di wilayahnya dan mempunyai data kemiskinan dengan mengacu pada BDT untuk permutakhiran secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku,” harapnya. (*)