Daerah

Pelayanan RSUD Salewangang Buruk, Dokter dan Perawat Mogok Kerja

TROTOAR.ID, MAROS — Buruknya pelayanan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang kabupaten Maros memaksa sejumlah dokter dan perawat mogok kerja dan tidak melayani pasien di poliklinik.

Hal tersebut di ungkapkan Koordinator Lapangan (korlap) dr Chairuddin, yang mana dia menganggap buruknya pelayanan dan tidak bisa transparannya data Jumlah pasien serta penerimaan jasa sebesar 10 persen dari total klaim BPJS Kesehatan.

“Kami lakukan aksi ini agar kami ingin melihat adanya upaya pihak manajemen membangun kualitas pelayanan RSUD Salewangang,” Jelasnya

Apanlahi buruknya sistem manajemen RSUD Salewangang selalu mengkambing hitamkan dokter dan perawat bahkan menjadin sorotan publik.

Meskipun diakuinya aksi mogok kerja yang dilakukan sangat merugikan masyarakat namun demi kemajuan dan perkembangan RSUD ini dilakukan agar pelayanan Rumah Sakit bisa lebih maksimal lagi.

“Selama ini kamu selalu menjadi sorotan publik akan pelayanan, padahal pelayanan yang buruk bukan pada kami dokter dan perawat, melainkan ada di pihak manajemen,” Jelas dokter spesialis THT ini.

Menuruknya buruknya pelayanan sistem manajemen RSUD mencakup banyak hal, salah satunya terkait kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan rumah sakit, serta kurangnya transparannya alur pembagian BPJS.

“Managemen rumah sakit juga kurang transparan soal rekap data pasien yang telah terlayani dari rumah sakit, terkait status pembayaran baik pending atau belum dibayarkan. Kami juga menganggap P3RS yang dibentuk oleh managemen rumah sakit tidak memiliki aturan. Ini tidak sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

Diketahui berdasarkan SK insentif P3RS JKN dan pelayanan krsehatan lainnya yang diterbitkan Bupati Maros tidak disertai dengan bukti penerimaan jasa yang seharusnya di dapat oleh tim dokter dan tenaga medis lainnya

“Insentif P3RS yang beredar memperlihatkan daftar nama dan jumlah pembayaran tidak sesuai dengan SK Bupati, dan disinyalir berasal dari penerima klaim BPJS tiap bulannya sebanyak 5 persen dari total klaim,” bebernya.(Abadi)

MUHAMMAD LUTFI

Share
Published by
MUHAMMAD LUTFI

BERITA TERKAIT

DPRD Desak Pemprov Sulsel Akomodasi Pokir Secara Nyata dalam Program Pembangunan

MAKASSAR, Trotoar.id — DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperkuat akomodasi…

19 jam ago

Bupati Sidrap “Jual” Program IP300 ke Bappenas, Targetkan Jadi Lumbung Beras Nasional

JAKARTA, TROTOAR.ID — Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, memaparkan program strategis peningkatan produktivitas pertanian…

20 jam ago

Rumah Gizi Melati Jadi Garda Depan Lawan Stunting

SIDRAP, TROTOAR.ID — Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidenreng Rappang terus diperkuat melalui pendekatan…

21 jam ago

DPRD Soroti Penyaluran Bantuan Kesra, Minta Pemprov Sulsel Perkuat Transparansi dan Keadilan

MAKASSAR, TROTOAR.ID — DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti mekanisme penyaluran bantuan yang dikelola Biro Kesejahteraan…

21 jam ago

DPRD Makassar “Semprot” LKPJ 2025, Soroti Kinerja OPD hingga Efektivitas Anggaran

MAKASSAR, TROTOAR.ID — DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan…

22 jam ago

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Konflik Industrial di Multistrada, Dorong Dialog dan Stabilitas Industri

BEKASI, TROTOAR.ID— Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor memfasilitasi dialog antara manajemen PT Multistrada Arah Sarana…

23 jam ago

This website uses cookies.