NA: Sarasan Umum Reformasi Birokrasi Mengubah Pola Pikir dan Budaya Kerja ASN

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Memperkuat reformasi birokrasi dan memperbaiki manajemen ASN, adalah wujud reformasi birokrasi yang akan menjadi pondasi penting bagi pengembangan birokrasi yang moderen, bersih, dan beintegritas, profesional dan memiliki kinerja di masa depan.

“Untuk mencapai tujuan tersebut seluru sistem perlu berkesinambungan mulai dari tataran pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, semua unsur harus tahu dan mengerti, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang menghambat reformasi birokrasi,” kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA).

Sebutnya, gubernur dan wakil gubernur dengan kedudukannya, harus bekerja secara simultan dalam bingkai pemerintahan untuk menghadirkan reformasi birokrasi.

“Secara umum sarasan umum reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir dan budaya kerja, salah satunya mencakup sumber daya manusia yang berintegritas kompeten dan profesional, berkinerja tinggi dan cerdas,” ujarnya.

Hal itu dikatakannya, saat memberikan sambutan pada acara pengarahan Menpan RB pada acara penyerahan DIPA APBN Tahun Anggaran 2019 serta Musrenbang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2028 – 2023 di Makassar, Rabu (20/12).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengingatkan,     reformasi birokrasi bukan semata untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam melayani rakyat, namun yang terpenting meletakkan pondasi yang dibutuhkan bangsa untuk memenangkan persaingan global.

“Dalam hal ini, peran kepala daerah sangatlah penting bagi perluasan akses pelayanan publik hingga ke pelosok daerah, penguatan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pengembangan tata laksana lembaga yang semakin menjawab harapan publik,” kata Syafruddin.

Menteri meminta agar pembangunan dan pengembangan SDM aparatur negara diatensi penuh oleh seluruh kepala daerah.

“Pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah aset utama kemajuan bangsa. Kita jangan berpikir lagi bahwa Indonesia luas geografinya besar, dengan sumber daya alam melimpah. Jika kualitas SDM  kurang baik, siapa yang akan mengelola itu semua?” sebutnya.

Pada postur ASN, saat ini terdapat 4,37 juta PNS, yang tersebar pada total 696 kementerian / lembaga dan pemda, dengan kondisi persebaran belum ideal. Pasalnya,  PNS didominasi kelompok fungsional umum (43 persen), usia 51 tahun (20,36 persen), serta jabatan fungsional tertentu (JFT) kategori kompetensi dan performa rendah (34,5 persen).

Oleh karena itu, dalam rekrutmen CPNS pada tahun 2018 persebaran ASN diubah.  Dari total formasi CPNS sejumlah 238.015,  52 persen diantaranya untuk tenaga pendidikan, 25 persen tenaga kesehatan dan hanya 23 persen  tenaga teknis/infrastruktur. Pemerintah mengutamakan kualitas tanpa mengesampingkan kebutuhan negara untuk menghadirkan pelayanan publik untuk masyarakat.

“Hingga berakhirnya periode Seleksi Kompetensi Bidang, tingkat kelulusan sudah mencapai 65,47 persen secara nasional,”  tutur mantan Wakapolri ini.

Menteri mengatakan, postur smart ASN harus dibangun secara mantap, karena merekalah yang menjadi pilar perubahan kinerja yang mendorong perubahan organisasi, institusi, dan bangsa. ASN itualah yang meningkatkan derajat reformasi birokrasi dan daya saing bangsa, menguatkan integritas kepribadian bangsa, dan mendorong efektifitas pemerintahan yang bebas korupsi dan independensi birokrasi dari intervensi politik.

ASN juga menggaungkan nasionalisme, menjaga kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, meningkatkan kredibilitas pemerintah, serta  menghadirkan negara untuk benar – benar dekat dan bermanfaat bagi rakyatnya.

Dalam kesempatan itu, pria kelahiran Makassar, itu mengatakan, pihaknya tengah  menjajaki revisi regulasi tentang pola karier nasional. Guna menjaga keseimbangan kinerja pemerintahan pusat dan daerah, serta guna memberlakukan learning knowledge, ke depan akan dilakukan melalui rotasi nasional bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) madya dan Pratama (eselon 1 dan 2) secara lintas kedaerahan.

“Dengan demikian, 12.600 PPT madya dan pratama dapat ditampung talent pool nasional yang menyediakan ketercukupan pilihan untuk lowongan jabatan serta menjaga kontribusi pejabat itu bagi pemerintah,” ujarnya.(*)