KPK Kini Dalami Keberadaan Aset Pemkot Makassar Yang Berpindah Tangan

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mulai mendalami sejumlah aset milik pemerintah Kota Makassar yang berpindah tangan dan menjadi kepemilikan orang lain.

Padahal secara admistrasi pemkot Makassar merupakan pemilik sah dari sejumlah aset yang kini dikuasai sejumlah pihak tersebut.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhna Danny Pomanto, mengatakan jika seluruh dokumen kepemilikan aset yang di serbot pihak tertentu tersebut kini telah diserahkan kepada Tim KPK yanf secara khsusu membahas mengenai hal tersebut dengan dirinya.

“Semua dkumen kepemilikan aset yang dikuasai pihak ketiga kini telah saya diserahkan kepada tim KPK yang datang kemakassar,” kata Danny, Kamis kemarin.

Danny megaku banyak aset milik pemkot makassar yang kini disalah gunakan bahkan terjadi pengalihan kepemilikan, terjadi dengan tiba-tiba, termasuk banyaknya fasilitas umum dan fasilitas sosial milik pemkot Makassar yang kini beralih fungsi dan inilah yang nantinya diusut Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK).

Meski demikian Danny megetahui jika pengalihan aset pemilik pemkot Makassar dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, bahkan dirinya menganggap semua akan terjawab siapa yang menjaul dan merampas aset milik pemkot makassar setelah KPK melakukan penindakan.

Danni juga mengakui jika pengusutan pengalihan aset tersebut tidak saja dilakukan oleh KPK, bahkan diakuinya jika hal ini terintegrasi dengan pihak Kejaksaan dan BPKP.

“Saya sudah melakukan pertemuan dengan tim yang akan megusut keberaaan fasum dan fasoso yang berasal dari KPK, di Balaikota beberapa waktu lalu untuk membahas hal ini,” Ulasnya

Orang nomor satu dikota Makssar ini juga mengaku telah menyerahkan bukti kepemilikan aset tersebut ke tim KPK. Dan secara spesifik, Danny menyebut ada sekitar seribu persil milik pemerintah kota Makassar yang kini berpindah tangan dan dikuasai oleh beberapa pihak tertentu termasuk persil yang berada di salah satu kepulauan yang ada di Makassar.

“Hampir seribu. Yang tercatat itu sudah 800 belum dan ada yang tidak tercatat baik yang dikuasai orang lain, diserahkan, maupun hilang. Makanya KPK juga bantu,”pungkasnya.(**)