Wali Kota Akan Terbitkan Perwali Smart KB

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Danny POmanto, berencana akan menerbitkan Peraturan Wali Kota Makassar, terkait keberadaan smart kader KB.

Hal tersebut diungkapkan Danny Pomanto saat menghadiri mengukuhkan Institusi Masyarakat PPKBD dan Sub PPKBD se kota Makassar di Amirullah Hall, Kamis, (11/4)

“Kader KBlah yang menentukan pengendalian penduduk dan menentukan kualitas keluarga, dan insya allah saya akan menerbikan perwali tentang smart KB,” ucapnya.

Danny juga menyebut Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan (PPKBD-Sub PPKBD) adalah pahlawan kehidupan. Merekalah yang memberi pendampingan, mulai dari ibu hamil, melahirkan, anak di masa susu hingga besar.

Dimana dia mengaku, jika tidak susah bagi Wali Kota yang berhasil dalam meningkatkan PAD, yang semula cuma Rp500juta hingga saat ini mencapai Rp1,3triliun.

Menurutnya, peningkatan terus meningkat hingga dapat tembus Rp1,5 triliun, maka smart KB dengan pemanfaatan IT dan penggunaan android, serta peningkatan insentif bisa tercapai.

Sementara itu, Kadis Pengendalian Penduduk dan KB kota Makassar Zulkifli menyampaikan kader PPKBD dan Sub PPKBD di Makassar mencapai 1149 orang.

“Terdapat satu Kader PPKBD setiap kelurahan, dengan jumlah 153 kelurahan. Untuk sub PPKBD itu setingkat RW satu RW satu kader sub, berjumlah 996 kalau ditotalkan 1149,” kata ZUlkifli.

Zulkifli juga menyampaikan beberapa capaian yang telah ditorehkan kader KB kota Makassar. Tahun lalu sebagai capaian pertama adalah, angka kelahiran di kota Makassar 2,002 persen. Artinya setiap pasangan usia subur di kota ini memiliki 2-3 anak.

“Alhamdulillah sesuai target kita, kalau target nasional 2,008 persen. ini sesuai target, akan tetapi laju pertumbuhan penduduk di kota makassar agak tinggi 1,32 persen artinya terlalu banyak urbanisasi atau migrasi masyarakat datang ke Makassar untuk tinggal,” pungkasnya.

Capaian kedua jumlah penggunaan KB di kota Makassar sebanyak 69,9 persen. Jika diskalakan, apabila kota Makassar memeliki 10 penduduk maka 7 penduduknya sudah ber KB. Penggunaan kontrasepsi, dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sudah mencapai 35 persen penggunaannya. Walau pun kata Zulkifli masih banyak menggunakan non MKJP yaitu suntik.

“Yang paling kecil penggunaanya adalah kondom hanya sekitar 4 persen. lorong KB 200 sudah kami bentuk dalam waktu 1 tahun. Tahun ini tinggal pembinaannya,” tutupnya. (*)