Dibangun Tahun Depan, Kecepatan Hingga 250 Km Per Jam

TROTOAR. ID, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah mengajak seluruh stakeholder untuk membahas tuntas rencana pembangunan moda transportasi kereta api Urban Makassar dan Regional Sulsel.

Menurut Nurdin Abdullah, dengan adanya sistem transportasi baru jenis kereta api maka akan mempermudah masyarakat Sulsel yang memiliki aktivitas antar daerah.

“Kita boleh tinggal di Barru tapi kita kerja di Makassar, kita boleh tinggal di Bulukumba tapi kerja di Makassar, kita tinggal Bantaeng apalagi Jeneponto tapi kita kerja di Makassar,” jelas Nurdin Abdullah dalam sambutannya saat melakukan Workshop pembangunan kereta api Urban Makassar dan regional Sulsel, di Ruang Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (16/4).

Dengan demikian, ke depan aktivitas masyarakat Sulsel akan mudah dan cepat mengingat kereta api nantinya akan beroperasi dengan kecepatan 250 kilometer per jam.

“Saya berharap ini bisa wujudkan desain dalam waktu cepat, untuk pembiayaan cukup besar juga, tinggal kita mau menggunakan teknologi yang mana untuk Sulsel,” ungkap Nurdin Abdullah.

Pembangunan rel kereta api sepanjang 4700 kilometer tersebut, memang bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Namun di Sulsel, ini adalah awal penggunaan moda transportasi tersebut.

“Saya kira kita sudah punya pengalaman rel kereta api di Makassar-Parepare. Insyaallah tahun 2020 kita akan menikmati pembangunan rel kereta dengan standar GEP (Good Engineering Practices),” tambahnya.

Gubernur Nurdin Abdullah juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas rencana pembangunan sarana transportasi umum untuk masyarakat Sulsel ini. Termasuk untuk Kementerian perhubungan atas bantuan untuk Sulsel.

“Terimakasih kepada Menteri Perhubungan dan semua yang sudah merencanakan semuanya. Tapi kita berharap seluruh desainnya bisa selesai dalam waktu cepat,” harap Nurdin.

Workshop pembangunan kareta api Urban Makassar dan regional Sulsel ini juga dihadiri pihak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel serta seluruh pihak terkait. (*)