Site icon Trotoar.id

Serapan Anggaran Minim, DPRD: Pemrov Sulsel Cuma Fokus Pada Mutasi dan Konflik Internal

IMG 20190623 181712 1024x782

TROTOARMID, MAKASSAR — Keseriusan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam menyerap anggaran Belanja Daerah dipertanyakan sejumlah anggota DPRD Sulsel

Apa lagi serapan anggaran selama 5 bulan baru mencapai 6 persen, dan hal itu dianggap yang terburuk sepanjang pemerintahan Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman

Anggota Farksi Partai Gerindra Muhammad Anas Hasan, serapan anggaran yang sangat kecil tersebut menjadi pertanyaan sejumlah anggota DPRD pada Paripurna besok.

“Ini jelas yang terburuk selama pemerintahan di Sulsel, dan ini yang mengakibatkan program pemerin pelayanan masyarakat terhambat,” Kata Anggota Fraksi Gerindra

Selain itu, kata dia serapan anggaran yang minim, membuat pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat terganggu,  dan hal tersebut jelas berimplementasi pada kehidupan masyarakat.

Dia menambahkan, lambatnya serapan anggaran yang terjadi dipemrov Sulsel diakuinya sebagai salah satu isu yang di bawah dalam usulan hak angket anggota DPRD Provinsi Sulsel

“Apa yang telah dikerjakan pemerintah saat ini, hingga serapan  anggaran kecil, inilah yang akan kami tanyakan nantinya kepada gubernur, ” Ungkapnya

Selain Anas Hasan,  ketua Fraksi PPP Asrul Makkuraus juga menilai,  minimnya serapan anggaran yang dilakukan pemerintah tidak lepas,  dari konflik innternal yang terjadi di pemerintahan.

“Ini akibat konflik internal yang terjadi di pemerintahan hingga serapan anggaran minim, cuma 6 persen, ini sudah gawat, kalau orang sakit sudah masuk stadium 4,’ jelasnya

Apa lagibpemerintahan Nurdin Abdullah Sudirman Sulaiman saat ini lebih banyak fokus pada mutasi jabatan, tampa mengiraukan kesejahteraan hidup masyarakat.

Dimana minimnya serapan anggaran diakuinya akan memperlambat laju perekonomian di Sulsel, yang jelas berdampat terhadap perekonomian masyarakat.

” Minimnya serapan anggaran ini menjadi jelas berdampak besar pada kehidupan masyarakat,  danbinkbtidak bisa di biarkan makanya kami akan mengambil langkah tegas sesuai fungsi dan tupoksi DPRD,” Pungkasnya (Upi)

Exit mobile version