100 OPD Ikuti Rapat PPID Yang di Gelar Humas Makassar

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Sebanyak 100 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah kota Makassar menghadiri raoat Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan PPID Pembantu di Hotel Santika, Makassar, Rabu (26/6/2019).

Rapat koordinasi yang di gelar humas pemkot makassar tersebut bertujuan untuk mendorong transparansi Informasi untuk mendukung langkah pemerintah kota makassar mewujudkan pemerintahan demokratis 

kasubag pengaduan humas pemkot Makassar Nuri Triambodo yang mewakili Kabag humas pemkot Makassar, Muhammad Roem mengatakan Koordinas PPID Utama dengan PPID Pembantu bertujuan mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

“Kita mencoba mendorong Transparansi Informasi untuk Demokratisasi Pemerintahan sehingga dengan kegiatan ini. Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan koordinasi antar PPID Utama dengan PPID Pembantu,” Kata Nuri

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Kota Makassar, Muhammad Takdir Alim Bachrie dalam sambutannya mewakili Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb mengatakan di era digital saat ini pentingnya transparansi informasi agar tercipta demokratisasi pemerintahan.

Ia mengatakan pasca reformasi, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sudah tidak bisa dibendung.

Apalagi sejak adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat hak masyarakat mendapatkan informasi tidak bisa dihalangi.

“Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Olehnya itu, UU Keterbukaan Informasi Publik dinilai sangat mendukug transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintahan agar terciptanya pemerintahan yang demokratisdemokrati

“Sebelum ada UU ini, paradigma masyarakat adalah seluruh informasi publik adalah rahasia kecuali yang terbuka kemudian bergeser menjadi seluruh informasi bersifat terbuka kecuali informasi yang dikecualikan,” tegasnya. (***)