F8 Gagal Digelar, Danny Pomanto Layangkan Protes

MAKASSAR,TROTOAR.ID – Polemik soal jadi tidaknya diselenggarakan Makassar International Eight Festival and Forum (MIEFF) atau biasa dikenal dengan F8 membuat Danny Pomanto angkat bicara.

Mantan Walikota Makassar, Danny Pomanto bersama sejumlah Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) se Sulsel, serta Legislator Makassar yakni Wahab Tahir menggelar Komfrensi Pers terkait permasalahan tersebut.

Danny Pomanto yang merupakan orang yang menggagas program tersebut merasa kecewa dengan pembatalan yang sebelumnya diumumkan Pemerintah Kota Makassar lewat Dinas Pariwisata.

Menurutnya, Jika pemerintah Makassar tak mampu mengatasi hal ini, maka pihaknya siap membantu agar F8 dapat diselenggarakan lagi.

“Kami siap membantu pemerintah jika tak mampu melaksanakan Makassar F8,” jelas Danny di dikediamannya, Kamis (18/7/2019).

Sementara Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahaan DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir juga ikut menyayangkan kebijakan itu. Menurutnya, acara Makassar F8 masuk dalam Kalender Pariwisata Nasional.

“Sudah masuk kalender Nasional dan butuh kegiatan seperti itu untuk mendorong banyak sektor, kunjungan tamu pariwisata, expo, putaran ekonomi rakyat, dan bergairahnya sektor perhotelan di Makassar,” tegas Legislator Golkar itu.

Hal lain diutarakan Ketua Komisi B Bidang Perekomian dan Keuangan DPRD Kota Makassar HM Yunus HJ malah mendukung pembatalan Makassar F8 untuk tahun ini.

“Even seperti ini harusnya diadakan tiap dua tahun sekali sebab hal ini khan juga berhubungan internasional maupun nasional, apalagi selama even ini digelar realisasi tak terdampak pada masyarakat,” ungkap Yunus di tempat terpisah.

Menurutnya, selama sejak perhelatan Makassar F8, hanya menghasilkan MoU saja, serta belum terlihat tindak lanjutnya.

“Nah inikan harusnya menjadi pertanyaan,” ucap Legislator Hanura itu.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta juga sepakat meniadakan pelaksanaan Makassar F8, dengan alasan bahwa program prioritas tak mesti bersifat seremonial semata.

“Kami sejalan dengan keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang tidak memprioritaskan acara seremonial ini digelar 2019,” kata Aru, sapaan akrabnya.