Mulawarman: NA Jangan Baperan, Sebut Ada Aktor Bermain di Balik Layar Hak Angket

TROTOAR. ID, MAKASSAR — Mantan Wartawan Senior Mulawarman kembali melontarkan kritikan pedas terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Mulawarman memint agar NA tidak mencari kambing hitam dalam kasus digelarnya Hak Angket di DPRD Sulsel, dengan melontarkan adanya pihak yang bermain di belakang lahirnya hak amgket DPRD Sulsel untik dirinya

Dimna Sebelumnya Nurdin Abdullah pada wartawan seusai menjemput Wapres RI Jusuf Kalla, pada Jumat pekan lalu mengatakan jik@ ada aktor dibalik Pansus Hak Angket yang kini sedang memaksakan kehendaknya untuk menjatuhkan dirinya dari kursi Gubenur.

Karena tersebutlah, Mulawarman yang ditemui wartawan di Lobi Hotel Grand Asia Senin malam, meminta pada Nurdin Abdullah untuk berhenti Baperan dan merasa tidak punya kesalahan hingga menganggap Hak Angket DPRD tidak memuliki landasan untuk digelar.

“Kesalahan anda cukup banyak Pak Nurdin Abdullah, tontonlah semua rekaman hasil penyidikan Pansus Hak Angket terhadap sejumlah orang yang menjadi terperiksa, termasuk kerabat Anda, kalau Anda mau tau banyaknya kesalahan Anda. Dan kesalahan Anda itu, tidak bisa terbantahkan,” kata Mulawarman dengan nada kesal.

Karena itu, lanjut Mulawarman, wajib bagi Pansus Hak Angket DPRD Sulsel untuk menerbitkan rekomendasi pemakzulan terhadap Nurdin Abdullah.

Karena dirinya menganggap salah satu ciri pemimpin yang otoriter adalah pemimpin yang selalu merasa dirinya benar, tidak pernah merasa diri bersalah atau tidak pernah merasa melakukan kesalahan.

Soal aktor, tambah Mulawarman, sesungguhnya Nurdin Abdullah yang potensial memakai dan memainkan aktor yang dimkasud dibanding dengan Pansus Hak Angket DPRD, sebab dengan aktor tersebut Nurdin Abdullah dapat mainkan atau kendalikan, bisa menghambat lajunya Hak Angket ini.

“Anda berpengalaman memakai dan memaikan aktor di Pilkada kemarin. Hanya anda yang memiliki aktor pendana besar,” ungkap Mulawarman, seraya meminta Nurdin Abdullah tidak bermanufer meminta tolong ke Wapres JK untuk meredam gelaran Hak Angket yg bersejarah dalam pembangunan demokrasi bangsa ini. (***)