Keputusan Pansus Hak Angket Dinilai Pengamat Sangat Rentan Politisasi

0
39

Trotoar.id,Makassar – Menelaah pelanggaran yang terjadi dalam proses sidang hak angket membuat pengamat politik dari Unismuh Makassar angkat bicara.

Andi Luhur Priyanto menjelaskan bahwa yang dibahas ini adalah lembaga politik, dimana politik itu sangat rentan akan kepemimpinan dan bagaimana mempertahankan kekuasaan.

“Kadang-Kadang politik itu soal apa yang saya berikan dan soal apa yang bisa saya dapatkan, “ujarnya saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik bersama Badko HMI Sulselbar di Rumah Kopi, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga  Penuhi Undangan Masyarakat Binuang, Wagub Sampaikan Pentingnya Jaga Silaturahmi

Wakil Dekan II FSIP Unismuh Makassar ini menjelaskan bahwa perihal tugas pokok panitia khusus Hak Angket itu bagaimana mengungkap fakta tanpa mengesampingkan kebebasan berpendapat.

Menurutnya, Perihal dugaan pelanggaran yang terjadi dimasa kepemimpinan Gubernur Sulsel yakni Prof Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman mesti terlebih dulu dikaji sebelum mengambil keputusan.

Akan tetapi, secara substansi hak angket ini telah memenuhi syarat karena disetujui oleh 60 anggota dewan. namun anehnya, Pansus Hak Angket mengeluarkan surat rekomendasi Pemakzulan ke Mahkamah Agung.

Baca Juga  Ingin Jadi Motivator Handal, Yuk Ikutan Seminar Publik Speaking For Success

“Dalam permasalahan ini, pelanggaran apa yang telah dilakukan, pidana kah, perdata kah, atau administrasi pemerintahan, itu mesti dijelaskan dulu,”ungkapnya.

Sehingga keputusan DPRD Sulsel melalui pansus hak angket yang mengeluarkan surat rekomendasi ke Mahkamah Agung, guna menindaklanjuti pelanggaran yang telah dilakukan mantan Bupati Bantaeng dua periode itu syarat politisasi.

“Apakah keputusan itu memenuhi syarat, secara substansi dan telah sesuai undang undang ? kita perlu menganalisa secara perspektif dimana endingnya, “terangnya.

Baca Juga  Kecamatan Tamalanrea Perkenalkan Aplikasi Pak Bos

“Sekarang siapa yang melaporkan gubernur kepada kpk kalau tidak mendasar kepada surat rekomendasi tersebut, sehingga menurut saya ini terlihat sangat tidak jelas, “pungkasnya.