Soal Revisi UU KPK ini Kata Jokowi

0
82
Presiden RI Joko Widodo

TROTOAR.ID — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai angkat bicara soal usulan DPR yang akan melakukan revisi UU nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, usulan revisi yang akan diserahkan kepada dirinya terlebih dahulu akan mempelajari materi usulan DPR, sebelum memutuskan apakah usulan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

Jokowi juga meminta agar revisi UU KPK tidak pada substansi untuk melemahkan fungsi KPK, dengan usulan pembentukan dewan pengawas dan kewenangan penghentian penyidikan

Baca Juga  Indahkan Rekomendasi KASN, NA Terancam Sanksi

“Jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu, yang dapat mengganggu independensi KPK,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Jokowi, berharap agar semua pihak dapt bersabar sampai keluarnya putusan resmi Presiden, sebab usulan revisi UU KPK terlebih dahulu akan dipelajarinya, termasuk melihat satu persatu poin usulan revisi nomor 30 tahun 2020  tersebut.

 Presiden terpilih tersebut juga mengaku telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi UU KPK dari Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga  SK 85 Anggota DPRD Tertahan di Kemendagri

“Kita pelajari dulu materi revisi UUnya baru kita akan mengirim surat presiden (surpres) ke DPR sebagai tanda dimulainya pembahasan revisi UU KPK antara dewan dan pemerintah,”jelasnya

Bahkan katanya, sebelum mengirim Surpres ke DPR, mantan gubernur DKI tersebut, juga akan melihat apakah ada usulan yang akan di revisi atau dihilangkan dari draf atau tidak

Baca Juga  KASN dan Pansus Angket Sama-Sama Sebut NA Langgar UU ASN

“Nanti satu per satu kami pelajari, putusin, dan saya sampaikan. Kenapa (pasal) ini iya, kenapa (pasal) ini tidak, karena tentu saja ada yang setuju ada yang tidak setuju dalam DIM-nya,” kata dia dikutip pada kompas.com.

Sebelumnya, 10 fraksi di DPR RI menyepakati dilakukannya revisi UU KPK yang diusulkan oleh Badan Legislasi. Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis lalu. (***)