Biro Umum Anggarkan Taplak Meja dan Sarung Kursi Seharga Rumah

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Selain mengusulkan anggaran hingga ratusan juta untuk perabot rumah tangga,  tempat tidur, kasur #ofa hingga sendok makan, di rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 

Biro Umum tampaknya juga mengusulkan anggaran pengadaan Taplak meja hingga penutup Kursi yang nilainya sangat bombastis sama dengan seharga 1 unit Mobil 

Usulan anggaran tersebut tertuang dalam Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) Biro Umum yang ikut dibahas dalam rapat bersama Komisi A dan Biro Umum. 

Tidak main-main untuk taplak meja, Biro Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp14. 4 Juta untuk 24 set taplak meja, serta 750 ribu dengan 10 lembar taplak meja tamu panjang merk wulan. 

Bukan itu saja biro Umum juga menganggarkan taplak meja tamu pendek merek wulan sebesar Rp 28. 8 juta untuk 12 set, kemudian taplak meja bundar tiga warna 18 lembar seharga Rp 45 juta, taplak meja tamu sandara kursi dan meja 12 set Rp 7,2 juta, sarung kursi futura sebanyak 250 lembar dianggarkan Rp 150 juta.

Kemudian taplak meja makan 10 set seharga Rp 6 juta, taplak meja panjang dua lembar Rp 1,5 juta, taplak meja merk wulan dua set Rp 4,8 juta.

Bukan cuma Taplak meja saja, biro Umum juga menganggarkan pembelian pas bunga hias meja sebanyak dua  seharga Rp 1.1 juta, bunga meja, bunga meja satu buah Rp 1,1 juta, serta angagran tempat tissu rujab gub Rp 339 ribu, tempat tissu rujab wagub Rp 169 ribu.

Sehingga pemerintah provinsi Sulsel menggelontorkan anggaran sebesar Rp 467, 9 juta untuk anggaran penghias meja dan kursi di rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel . 

Menyikapi hal tersebut, wakil ketua DPRD Sulsel mengaku akan merasionalisasikan anggaran belanja  yang dianggap menjadi skala prioritas, dan akan kita serahkan ke Komisi A untuk merasionalisasikan anggaran tersebut 

“Kita akan melihat mana yang kurang shares buang dan mana yang tidak, sebab ada beberapa sobek kebutuhan masyarakat yang butuh anggaran dan tidak bisa dikesampingkan, ” Jelas Ni’Matullah 

Memang menurut dia ada beberapa usulan anggaran dari OPD yang dianggap Komisi tidak sejalan dengan komitmen efisiensi anggaran olehnya itu sebelum ditetapkan dalam paripurna, akan ada beberapa usulan anggaran akan dirasionalkan