TROTOAR.ID, MAKASSAR — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Firdaus D mengungkapkan pihaknya bersama dengan DPRD akan lakukan pengawasan dan terhadap sejumlah proyek fisik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Hal tersebut menjadi komitmen Kejaksaan Tinggi Sulsel bersama dengan DPRD dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan penggunaan APBD.
“Tadi di dalam kami menahan soal pengelolaan tawaran penggunaan anggaran Daerah, termasuk melakukan pengawasan terhadap sejumlah proyek pemerintah,” Kata Firdaus D Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel usai melakukan pertemuan tertutup bersama dengan Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD Sulsel
Pada pertemuan yang dihadiri Ketua DPRD Sulsel Ina Kartika Sari, Wakil Ketua Syaharuddin Alrief, Darmawangsa Muin, dan Ni’matullah, Firdaus menjelaskan Kejaksaan dan DPRD akan bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran daerah
Dan hal tersebut menjadi komitmen Kejaksaan dan DPRD yang disepakati dalam pertemuan tertutup di ruang kerja Ketua DPRD Sulsel
Apa lagi lanjut dia, proses pengawasan penggunaan anggaran,dalam mencegah tindak pidana korupsi merupakan instruksi presiden yang disampaikan dalam rakornas beberapa waktu yang lalu
Dan apabila proses pencegahan telah dilakukan dan masih ada pihak yang membandel maka, proses penindakan akan di ambil
“Berdasarkan hasil Rakornas bersama bapak presiden beberapa waktu lalu, kami diminta untuk mengedepankan proses pencegahan, baru penindakan, olehnya itu kejaksaan hadir untuk ikut melakukan pengawasan penggunaan anggaran daerah, ” Jelasnya
Sementara itu wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrief mengatakan kehadiran Kejaksaan dalam. Melakukan pengawasan penggunaan anggaran daerah merupakan sebuah hal yang disyukuri
Sebab dengan adanya Kejaksaan ikut melakukan pengawasan, maka minimalisir tindak pidana korupsi pada penggunaan anggaran daerah akan dapat terwujud.
“Kami sangat bersyukur atas atensi pihak Kejaksaan yang ikut melakukan pengawasan penggunaan anggaran, dan ini wujud keseriusan Kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, ” Ungkap Syaharuddin Alrif Wakil Ketua DPRD Sulsel (Upi)