Terjadi Dualisme, DPRD Minta BPKD Pending Anggaran Hibah Buat KNPI

TROTOAR. ID, MAKASSAR — Sejumlah anggota DPRD Sulsel dari yang berada di Komisi C meminta kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menahan anggaran dana Hibah sebesar Rp 1 Miliar buat KNPI Sulsel

Sebab kepengurusan KNPI saat ini saat terjadi dualisme kepemimpinan di KNPI, baik di pusat hingga di provinsi dan tak satupun kubu yang diakui oleh pemerintah saat ini. 

“Kami minta usulan anggaran Rp 1 Miliar dipending dulu sampai adanya salah satu kubu mendapat pengakuan resmi dari negara,” Kata Fachruddin Rangga Anggota Komisi C DPRD Sulsel  saat rapat bersama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemprov Sulsel di DPRD Sulsel Senin 16 Maret 

Menurutnya pemberian dana hibah kepada salah satu kubu tanpa landasan hukum, nantinya akan berdampak  hukum ke depan, sehingga dia berharap agar usulan dana hibah Untuk KNPI. sulsel dibparkir sampai ada yang diakui

Sebab salah satu landasan hukum pemerintah untuk menggelontorkan dana hibah kepada organisasi yakni legalitas dan pengakuan negara terhadap organisasi tersebut 

Sementara itu, Irwan Hamid menambahkan DPRD ingin penundaan penyaluran dana hibah buat KNPI agar ke depan tidak berdampak hukum mengingat secara yuridis belum ada yang diakui pemerintah 

“Ya kita minta agar anggaran KNPI ditahan dulu sampai adanya ketetapan pemerintah siapa yang diakui, sebab dengan dualisme ini pemerintah diminta untuk netral dalam konflik organisasi kepemudaan, ” Pungkasnya (Upi)