Analisis Penyebaran Covid-19 Unhas Jadi Pertimbangan Sulsel Lakukan Intervensi Tingkat Tinggi

TROTOAR. ID MAKASSAR, – Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Hasanuddin (Unhas) menyampaikan analisis penyebaran Covid-19, di hadapan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Sulsel, di Balai Prajurit Jendral M Yusuf Makassar, Sabtu, 11 April 2020.

Hasil analisis ini kemudian menjadi pertimbangan gubernur, untuk dilakukan intervensi tingkat tinggi.

“Intervensi tingkat tinggi yang akan dilakukan. Kita ini tidak lagi menyarankan, mengimbau, tetapi kita harus intervensi tingkat tinggi,” kata Nurdin Abdullah.

Model pemetaan dari Unhas menjadi dasar untuk mengambil langkah konkrit di daerah episentrum penularan. Termasuk soal logistik dan pengamanan.

“Bukan pembatasan berskala besar, tetapi pembatasan sosial berskala kecil. Ini yang mau kita lakukan,” imbuhnya.

Sementara, Penjabat Wali Kota Makassar, M Iqbal Suhaeb, dalam rapat tersebut, menyampaikan rencana aksi Pemkot Makassar. Ia mengungkapkan, telah dilakukan upaya untuk melakukan pembatasan berskala kecil. Termasuk membangun sistem kerjasama Tim Satgas di tingkat Kota Makassar dengan para relawan.

“Kita membicarakan dukungan bantuan sarana dan prasarana, termasuk juga dukungan logistik nantinya. Juga diputuskan bahwa kelompok sosial masyarakat yang membutuhkan bantuan sembako, untuk didata oleh RT/RW,” jelasnya.

Komandan Korem (Danrem) 141/TP, Kolonel Inf Suwarno, menjelaskan, untuk Kota Makassar terdapat empat wilayah yang perlu menjadi atensi. Yakni Kecamatan Rappocini, yang terdiri dari kelurahan Buakana, Banta-bantaeng, dan Gunung Sari. Kecamatan Tamalate di Kelurahan Manuruki, Pabaeng-baeng dan Tanjung Merdeka, selanjutnya Kecamatan Makassar di Kelurahan Lariang Bangi, Maradekaya Utara, Maradekayya dan Maricayya. Keempat, Kecamatan Ujung Pandang di empat kelurahan, yakni Losari, Maloku, Pisang Selatan dan Bulogading.

“Konsep operasinya yang didorong adalah saling mendukung antara Satgas Pencegahan, Satgas Penindakan dan Satgas Pandemi. Untuk pelaksanaannya, disarankan kepada gubernur untuk dilaksanakan secara masif,” terangnya. (*)