Buruh Protes PHK Sepihak

TROTOAR.ID,MAKASSAR – Kondisi perekonomian se masa pandemi covid-19 di Kota Makassar saat ini semakin menurun.

Meski Pemerintah Kota Makassar telah mengoperasikan kembali aktifitas perekonomian di Makassar. Namun Banyak juga pertokoan yang memilih tutup atau gulung tikar karena tak dapat membayar upah karyawannya.

Seiring begitu, jumlah kasus karyawan yang di PHK sepihak juga semakin merebak di beberapa perusahaan. Salah satu kasus, PHK sepihak terjadi di lingkup PT Mega Finance yang beralamat dijalan Pelita Raya.

Dimana sebanyak 8 karyawan yang di PHK sepihak oleh perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan tersebut.

Hal tersebut diungkap oleh salah satu karyawan yang di PHK sepihak oleh perusahaan tempatnya mengabdi.

Dengan alasan kinerja sehingga dirinya kehilangan mata pencarian yang sejak 4 tahun lalu ia geluti.

“Kami dari pekerja merasa ada kejanggalan dengan proses PHK yang dilakukan PT Mega Finance, kami merasa ini akal akalannya saja, dengan mengatasnamakan audit, kami di PHK, “ujar Akbar selaku karyawan dibagian Kolektor, Senin (13/7/2020).

Tak hanya itu, Akbar pun juga telah meminta data terkait hasil audit dan surat PHK secara tertulis kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Namun lagi-lagi pihak perusahaan tidak dapat memperlihatkan hanya membalas dengan lisan.

“Kami juga sudah meminta hasil audit tapi tidak diperlihatkan oleh perusahaan, Kalau memang kami bersalah mana temuan auditnya? mana bukti PHK tertulisnya?, “cetus Akbar.

Disisi lain, Akbar bersama 7 rekannya berharap di pekerjaan kembali oleh perusahaan, jika tidak, dirinya bersama rekannya akan meminta haknya sebagai karyawan.

“Kami berharap dipekerjakan kembali oleh perusahaan, tapi jika tidak, kami minta hak kami dibayarkan, “pungkasnya.

Saat ini polemik Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dialami karyawan PT Mega Finance Makassar telah ditangani oleh Federasi Pekerja Buruh Nasional.

Dimana dikabarkan tadi pagi, FPBN telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Mega Finance dan menuntut hak karyawan untuk dibayarkan. (***)