TROTOAR.ID, MAKASSAR — Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) langsung merespon temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kelebihan pembayaran pada proyek rehabilitasi jalan Pada Dinas Bina Marga dan Konstruksi.
Dimana Temuan BPK tersebut merekomendasikan rekanan Dinas Bina Marga yang mengerjakan proyek peningkatan atau preservasi jalan yang nilainya sebesar Rp8.329.247.090, 93, untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.079.634.731.00.
Menyikapinya hal tersebut, ketua Komisi D Sulsel, Jhon Rende Mangontan menyebutkan apa yang menjadi rekomendasi BPK harus diikuti hingga batas waktu yang ditentukan BPK
“Kalau itu sudah menjadi rekomendasi BPK jelas harus ditaati, dan kita juga meminta kepada Semua mitra kerja kami untuk lebih selektif lagi dalam menjalankan program sesuai dengan regulasi yang ada, ” Kata Jhon
Politisi Golkar tersebut juga meminta kepada semua OPD, untuk transparan dalam mengelola Keuangan daerah hingga ke depan tidak ada lagi temuan-temuan seperti hasil audit BPK untuk tahun anggaran 2019.
Bahkan dikatakan selain temuan pengembalian uang negara, Dirinya juga mengakui jika ada temuan BPK terkait administrasi hingga mendorong tercapainya TPD clear and Clean.
“Ini pembelajaran bagi kita, ke depan kami berharap tidak ada lagi temuan NPK baik secara administrasi maupun pengembalian uang negara, ” Jelasnya
Dia juga menekankan kepada semua pihak khususnya kepada OPD yang mengerjakan proyek fisik untuk lebih berhati-hati agar OPD dalam menjalankan program tidak dihantui dengan masalah hukuman yang akan terjadi kedeoan.
Berdasarkan data temuan BPK, pada Dinas Bina Marga Dan Konstruksi, ditemukan kelebihan pembayaran atas paket peningkatan atau preservasi jalan yang nilainya sebesar Rp8.329.247.090, 93
Sehingga pihak rekanan diminta untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atas kurang volume sebesar Rp3. 079.634.731.00, serta memerintahkan rekanan untuk tetap melakukan pemeliharaan Laston Lapis Atas AC-WC dan Pastinya Lapis Antara AC-BC dengan tebal dibawah toleransi sebesar Rp5.249.612.359.93 dengan umur konstruksi sesuai dengan SSUK dan SSKK
JAKARTA, TROTOAR.ID – Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Paritrana…
SIDRAP, TROTOAR.ID – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terus menggencarkan upaya pencegahan stunting melalui edukasi…
BULUKUMBA, TROTOAR.ID – Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf melantik sebanyak 55 anggota Badan Permusyawaratan…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menerima audiensi jajaran Brighton Property…
SIDRAP, TROTOAR.ID – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terus memperkuat komitmen dalam mencetak generasi sehat…
MAKASSAR, Trotoar.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu untuk…
This website uses cookies.