Demi Gedung Kembar 36 Lantai, Pemprov Sulsel Harus Berutang Selama 25 Tahun

TROTOAAR.ID, MAKASSAR — Meski tak memiliki anggaran untuk membangun gedung Twin Tower yang berlantai 36, Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan terpaksa harus berhutang hingga 25 tahun lamanya. 

Pembangunan Twin Tower yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara BUMN (Waskita Karya) menggunakan skema pembayaran Contractor Pre Finance (CPF) atau turn key project.

Proses pembayaran pun akan dilakukan setelah pembangunan gedung Twin Tower selesai di bangun oleh rekanan Pemerintah Provinsi Sulsel, yang rencana pembangunan dilakukan selama 18 bulan atau satu tahun setengah.

“Untuk Pembangunan Pemprov saat ini belum mengeluarkan biaya, dan yang membiayai pembangunan langsung dari Rekanan Pemprov yang nantinya akan dibayar pemprov dengan cara mencicil selama 25 tahun setelah pembangunan selesai,” Kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat melakukan melakukan groundbreaking pembangunan Gedung Twin Tower Provinsi Sulsel di Kawasan Center Point of Indonesia, Sabtu, 7 November 2020.

Meski pembiayaan pembangunan Gedung Twin Tower dilakukan pihak rekanan, dirinya yakin banyak pembiayaan akan ikut menawarkan  pembiayaan dengan dengan penawaran bunga ringan dan tenggang waktu pelunasan Selama 25 tahun.

Nantinya Gedung Twin Tower akan menjadi gedung terintegrasi dimana seluruh administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan akan berkantor di gedung tersebut, DPRD Sulsel serta kantor perwakilan pemerintah daerah Bupati/Wali Kota se-Sulsel disertai dengan fasilitas lengkap lainnya seperti mal, hotel dan restoran.

“Nantinya gedung ini akan menjadi gedung berintegrasi sebab Kantor Gubernur dan kantor perwakilan Bupati dan Walikota dan DPRD Sulsel juga akan berkantor di gedung yangdibangun dengan biaya sebesar Rp1.9 triliun.” Tambahnya 

Gedung ini dibangun ungkap Nurdin, bahwa dalam dua tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman ingin semakin memperkuat sinergitas antara dinas. Salah satunya dengan membangun bangunan yang terintegrasi.

“Kita ingin membangun sinergitas antara dinas, membangun secara terintegrasi semua. Tetapi kita punya kantor jauh-jauhan semua, sementara kita punya peluang kita punya lahan di pinggir pantai ini sangat strategis untuk kita jadikan pusat pemerintahan,” sebutnya. (***)