Disesi ke Dua Pemaparan Visi Misi, Adnan-Kio Siap Jelaskan 5 Program Unggulan Doboloki

Berdasarkan kurikulumnya, kata Adnan, butuh waktu sekitar minimal 2 tahun untuk mencetak hafiz.

“Sehingga target kita ke depan, setiap RW memiliki minimal 1 penghafal Al-Qur’an. Agar keberkahan dari Allah SWT itu selalu turun ke wilayah kita yang ada di Kabupaten Gowa ini. Amin,” tuturnya.

Untuk menunjang program satu hafiz saru desa ini, Pemerintah Gowa telah menyediakan lahan milik pemerintah seluas 1.3 hektare yang merupakan bekas lahan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, untuk dibanguni Rumah Tahfiz.

“Mengapa dibangun Rumah Tahfiz? Supaya siapapun yang mengikuti program satu hafiz satu desa/kelurahan, tidak perl dibawa ke Makassar atau Jawa, cukup bawa ke Rumah Tahfiz milik pemerintah. Insya Allah bisa juga menjadi penghafal Al-Qur’an,” katanya.

Ke depannya juga, sebanyak 843 imam masjid dari desa dan kelurahan akan ditingkatkan kualitasnya, dengan menjadikannya sebagai penghafal Al-Qur’an.

“Dan apabila dari 843 imam masjid kita ini, ada yang berhasil menjadi hafiz, maka akan diberikan penghargaan oleh pemerintah berupa diberangkat umroh secara gratis,” terang Adnan.

4. Pelayanan Publik

Adnan-Kio menaruh perhatian di bidang infrastruktur. Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, Adnan-Kio akan membangun Mal Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Publik.

Mal Pelayanan Publik adalah unit pelayanan satu atap kepada warga. Lokasinya di dataran rendah alias Kota Sungguminasa, Kabupaten Gowa.

MPP ini nantinya mengcover pelayanan untuk penduduk yang tersebar di 9 kecamatan dataran rendah di Kabupaten Gowa. “Jadi, warga tidak perlu repot-repot ke kantor dinas terkait. Cukup ke Mal Pelayanan Publik, semua jenis pelayanan sudah ada,” terang Adnan.

Di MPP, lanjut Adnan, kepentingan warga yang akan diladeni bukan soal urusan pemerintahan saja. Karena di mal ini juga menyediakan pelayanan urusan kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan agama hingga departemen agama.

“Jadi semua pelayanan dibuat satu atap. Untuk tahap awal pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP,” kata Adnan.

Bagaimana dengan penduduk yang berdomisili di dataran tinggi? Pasangan berjargon Doboloki ini akan membangun Pos Pelayanan Publik.

Khusus Pos Pelayanan Publik, akan tersebar di sembilan kecamatan dataran tinggi. Dengan begitu, warga yang tinggal di wilayah dataran tinggi, tidak perlu repot-repot ke ibukota.

Adnan memberi contoh, nantinya warga Malino tidak usah lagi ke Sungguminasa kalau misalnya mau mengurus Akte Kelahiran, Kartu keluarga atau urus perizinan. “Cukup di kantor kecamatannya saja,” kata Adnan.

“Sesuai teori pemerintahan, kalau kita belum bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka kurangi beban-bebannya dulu. Kalau kita mampu kurangi bebannya, maka Insya Allah kita akan mampu menuju daerah yang makin maju dan sejahtera,” ujar Adnan.

5. Bidang Pertanian dan UMKM

Adnan menegaskan bakal mengembangkan dan mempertahankan 28 ribu hektare lahan pertanian yang ada di Kabupaten Gowa.

Apalagi, sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB ADHB Tahun 2019 sebesar 27,01 persen.

Ada beberapa langkah yang akan ditempuh. Pertama, kata Adnan, dengan memperkenalkan dan mengembangkan teknologi pertanian.

“Sehingga produktivitas pertanian meningkat, kualitasnya meningkat. Maka ini akan berbanding lurus dengan pendapatan petani yang makin meningkat,” kata Adnan.

Langkah kedua yakni dengan meningkatkan pemberian bantuan pupuk dan bibit kepada seluruh petani yang ada di wilayah Gowa. Baik itu bentuknya subsidi maupun bantuan secara cuma-cuma.

“Dengan begini, hasil pertanian bisa melimpah, dan insya Allah sekaligus ikut menyejahterakan para petani,” terang Ketua PMI Sulsel itu.

Sementara itu, perhatiannya kepada UMKM tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran Kabupaten Gowa.

Sebetulnya, semasa pasangan berjuluk Doboloki ini memimpin Gowa, angka kemiskinan dan pengangguran menurun.

Adnan-Kio terbilang sukses menekan angka kemiskinan, dari 8,42 persen (2017) hingga kini berada di angka 7,53 persen (2019). Angka ini lebih rendah dari presentase kemiskinan di Sulawesi Selatan sebesar 8,69 persen.

Begitu juga untuk pengangguran terbuka. Dari yang sebelumnya berada di kisaran 7 persen (tahun 2017), kini menjadi 4,38 persen di tahun 2019.

“Dengan situasi covid-19 atau virus corona ini, banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan pendapatan. Meskipun data yang ada sekarang, sampai tahun ini kita bisa menurunkan angka pengangguran sampai di titik 7,43 persen dan angka pengangguran kita 4,38 persen, tetapi saya prediksi tahun depan angka kemiskinan dan angka pengangguran kita pasti akan naik karena adanya wabah covid-19,” papar Adnan.

Adnan menjelaskan, pemberdayaan UMKM ini akan mengembangkan ekosistem bisnis model melalui Mal Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Publik.

“Olehnya itu ke depan kita (pemerintah) akan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM oleh pemerintah. Mulai dari sisi pelatihan, edukasi, sampai kepada pemasarannya,” papar Ketua PMI Sulsel ini.

“Bahkan ke depan kalau memang bagus akan diberikan bantuan. Sehingga mereka bisa berkembang dan ketika mereka berkembang, maka akan menyerap tenaga kerja. Semakin banyak UMKM yang berkembang, maka semakin banyak tenaga kerja, maka semakin mampu kita tekan angka kemiskinan dan pengangguran,” demikian Adnan. (*)