Site icon Trotoar.id

Dua Tahun Menjabat, Utang Pemprov Sulsel Capai Rp4,5 T di dua BUMN, Pelunasan Hingga 25 Tahun lamanya

Trotoar.id

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Genap sudah dua tahun masa kepemimpinan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Sulsel yang dipilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada september 2018 yang lalu 

Di dua tahun masa kepemimpinan mereka, Sulawesi Selatan hingga saat ini belum mampu menjadi provinsi yang memiliki prestasi dan kebanggan bagi masyarakat Sulawesi Selatan , kecuali prestasi meraih pinjaman yang nilainya hingga Rp 4,5 Triliun 

Hal tersebut kini menjadi sejarah dalam kepemimpinan di Sulsel, sebab nilai pinjaman yang didapatkan pemerintah Sulawesi selatan sebanding dengan 40 persen dari nilai APBD Provinsi Sulsel sebesar Rp 10 triliun lebih 

Dana pinjaman yang berasal dari dua lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut yakni PT  Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang nilai pinjaman melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp2, 5 triliun, dan dana pinjaman pembangunan gedung Twin Tower dari PT Waskita Karya Sebesar Rp1.9 Triliun 

Dari dua sumber pinjaman tersebut, pemerintah Provinsi Harus membayar utang tersebut selama 8 Tahun untuk dana pinjaman Melalui PT SMI dan 25 Tahun pelunasan pinjaman yang diperoleh dari PT Waskita Karya

Besarnya nilai pinjaman tersebut sejumlah kalangan mempertanyakan kinerja Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang lebih memilih melakukan pinjaman untuk pembangunan Infrastruktur yang akan lebih dirasakan kalangan elit ketimbang masyarakat Sulawesi Selatan 

Hingga sejumlah Fraksi di DPRD Sulsel, melalui pandangan umumnya dalam sidang paripurna DPRD Sulsel yang digelar jumat 13 November 2020, menilai jika saat ini pemerintah saat ini belum fokus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di tengah pandemi virus corona 

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra menilai Pemprov Sulsel belum maksimal memberikan perhatian khusus di sektor Pertanian, Perkebunan Perikanan, serta tidak mampunya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi di tengah penademi virus corona, dan pembebanan APBD untuk membiayai honor dari tim Gubernur untuk Percepatan pembangunan yang dianggap tidak memiliki kontribusi yang besar. 

“Saat ini pemerintah provinsi lebih mengesampingkan urusan rakyat, khususnya di sektor Pertanian, perikanan dan perkebunan serta belum mampu mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi virus corona,” Kata Fermina Tallu Lembang saat membacakan pandangan Fraksi Partai Gerindra. 

Bukan cuma Gerindra, Fraksi Partai Nasdem juga menyebutkan jika saat ini pemerintah Provinsi belum mampu memberikan supporting anggaran untuk para pelaku UMKM melalui alokasi anggaran APBD tahun 2020. 

Bahkan Fraksi Partai Nasdem juga menyoroti kinerja Gubernur Sulsel yang saat ini kurang memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang bermukim di pulau-pulau terluar Sulsel yang ada di Kabupaten Pangkep, selayar, Sinjai, Takalar dan Makassar 

“Saat ini pemerintah belum mampu memberikan perhatian khusus untuk Pelaku UMKM, dan masyarakat yang bermukim di pulau terluar di Kabupaten Selayar, Pangkep, Sinjai, Takalar dan Makassar yang masih membutuhkan perhatian khusus,” Yang dibacakan Desi susanti Sutomo anggota Fraksi Partai Nasdem.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Gubernur Sulsel untuk menjelaskan status hukum kepemilikan gedung dan metode pembiayaan pelunasan dana pinjaman pembangunan Gedung Twin Tower yang nilainya mencapai Rp1.9 triliun. 

“Kami meminta gubernur memberikan penjelasan terkait status hukum kepemilikan lahan dan metode pembayaran utang pemerintah,” Baca Andi Izman Maulana Padjalangi 

Hingga partai pengusung pasangan Nurdin abdullah-Sudirman Sulaiman PAN  juga meminta kepada pemerintah Provinsi khususnya Gubernur Sulsel untuk lebih memberi perhatian khusus pada aktivitas ekonomi yang padat karya serta peningkatan pemberdayaan masyarakat, serta meminta fokus pemerintah untuk mengoptimalkan program padat karya di sektor ketahanan pangan . 

Sama halnya dengan fraksi lainnya, Fraksi PKB juga meminta kepada Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk mengantisipasi terjadinya ketimpangan sosial ditengah-tengah masyarakat masyarakat saat pandemi virus corona. serta juga meminta penjelasan yang konkrit terhadap kebijakan melakukan pinjaman untuk pembangunan gedung twin tower. 

Sementara Itu Fraksi PKS juga menyebutkan jika saat ini masih banyak daerah yang terisolasi, dan membutuhkan perhatian pemerintah terhadap daerah terisolasi untuk menghindari terjadinya ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat. (***)

Exit mobile version