Disebut “Macan Ompong” Satpol PP Makassar: Kami Bertindak Sesuai Regulasi

Suriadi
Suriadi

Rabu, 02 Desember 2020 18:36

Disebut “Macan Ompong” Satpol PP Makassar: Kami Bertindak Sesuai Regulasi

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Kepala satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Imam Hud angkat bicara soal polemik maraknya tempat usaha penjualan miras yang diduga melanggar.

Orang nomor satu di jajaran Satpol PP itu menantang sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masuk dalam leading sector permasalahan perizinan usaha tempat usaha Cafe untuk turun bersama bukan melempar bola. 

Hal itu ditegaskan Imam Hud lantaran pihaknya dituding tidak pro aktif menindaklanjuti surat rekomendasi penindakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar terkait Cafe yang jual miras dekat sekolah. 

“Leading sectornya siapa? Kan ada PTSP, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ini harusnya turun jika ingin serius menyelesaikan masalah. Satpol PP pada dasarnya hanya membackup,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar, Iman Hud via telepon, Senin 30 November 2020. 

Kendati begitu, Imam Hud sangat menyayangkan sejak awal para SKPD yang menjadi leading sector dalam kepentingan perizinan usaha tidak pernah melibatkan Satpol PP. 

Minimal menembuskan surat ke Satpol PP terkait usaha-usaha yang tidak berizin. Nanti setelah usaha yang dimaksud ketahuan bermasalah, baru melimpahkannya semata tanggung jawab ke Satpol PP untuk ditindak. 

“Sekarang semua serba Satpol. Kalau bahannya sebagai penegak Perda dan Perwali itu hanya ada di Satpol, sudah berhenti saja semua jadi Kepala Dinas,” ucap Iman. 

Menurutnya, jika betul ingin sungguh-sungguh menegakkan aturan, sebaiknya SKPD yang menjadi leading sector permasalahan membentuk tim lalu turun ke lapangan bersama-sama. Satpol PP dalam hal ini tentunya juga siap turun bersama. 

“Jangan ajari saya karena saya 6 tahun kerja sebagai Satpol. Suka dan duka namanya penegak hukum sudah semua saya hadapi,” ungkap Iman. 

Lanjut Imam Hud persoalan sejumlah THM yang dianggap melanggar merupakan hal yang sangat kecil. Bukannya sombong, tapi ia ingin satpol PP bertindak dengan cara terukur dan terarah dan kesannya tidak ingin berat sebelah terhadap semua pelaku usaha yang melanggar aturan. 

“Jadi kalau Disperindag mau langsung turun bersama kami untuk menindaklanjuti THM yang melanggar,, ayo kita sama-sama turun karena saya tidak punya kepentingan sama sekali di dalam, “jelas Iman . 

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Makassar, Muh Yasir yang dikonfirmasi via telepon menegaskan pihaknya siap turun mendampingi Satpol PP dalam hal menindaklanjuti surat rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya terkait Kafe yang Menjual miras dekat sekolah. 

“Kalau seperti itu permintaan dari Satpol PP, tentunya kami akan dampingi apalagi ini kan domain sudah ada di sana,”tegas Yasir. 

Akan tetapi, lanjut Yasir dengan mempertimbangkan situasi saat ini yang dimana sedang menghadapi masalah covid-19 juga berada di musim pilkada. Memungkinkan tindak lanjut surat rekomendasi terhadap Kafe yang jual miras dekat sekolah yang diteruskan ke Satpol PP belum dilaksanakan. 

“Mungkin ini yang menjadi hambatan. Kemungkinan setelah pilkada kita akan turun bersama-sama,” tutur Yasir. 

Seperti yang diketahui aktivitas penjualan miras oleh sejumlah THM dan Cafe yang diberitakan beberapa pekan terakhir ini memicu berbagai kecaman dari berbagai pihak hingga muncul seruan penutupan tempat usaha. 

Pemuda Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Sulawesi Selatan, Bunyamin sangat menyayangkan adanya aktivitas usaha penjualan miras yang menyalahi aturan . 

Menurutnya, didalam aturan sangat jelas ditekankan penjualan miras dilakukan berdasarkan aturan yang dibuat pemerintah 

Sehingga sudah sepatutnya pemilik THM atau cafe yang menjual umum miras mengikuti aturan dalam Perda maupun Perwali. 

“Solusi masalah kafe ini seharusnya pemerintah dan ulama duduk bersama, jika tidak ini bisa berimbas negatif pada generasi muda lantaran pengaruh alkohol,”ucap Benyamin. 

Sekedar diketahui, sejumlah kafe yang berlokasi dekat dengan sarana pendidikan, tempat peribadatan dan rumah sakit di Kota Makassar kian bebas berjualan miras. 

Padahal ketentuan larangan penjualan miras diketahui telah diatur dalam Perda Kota Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata maupun pada Perda Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. 

Dimana aktivitas usaha berjualan miras tak boleh dekat dari lingkup sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit. 

Tak hanya Perda Kota Makassar yang menjelaskan tentang ketentuan larangan bagi pelaku usaha yang hendak berjualan miras, dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tepatnya Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa minuman beralkohol golongan a, b, dan c hanya dapat dijual pada Hotel, Bar dan Restoran yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan di bidang kepariwisataan. 

Kemudian berlanjut pada Pasal 7 ayat 2 dalam Perpres tersebut ditegaskan bahwa penjualan dan/ atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit. 

Tak hanya Perpres yang tegas terhadap pengendalian peredaran miras, dalam aturan Permendagri Nomor 20/M_DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol tepatnya pada Pasal 14 ayat 1 juga disebutkan bahwa penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan. 

Lalu diperkuat lagi dengan Pasal 28 dalam Permendagri tersebut. Dimana dijelaskan bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit. (***)

 Komentar

Berita Terbaru
Dikabarkan Dua Prajurit TNI Gugur saat Dievakuasi Usai Terlibat Baku Tembak di Intan Jaya Papua
Regional22 Januari 2021 19:08
Dikabarkan Dua Prajurit TNI Gugur saat Dievakuasi Usai Terlibat Baku Tembak di Intan Jaya Papua
TROTOAR.ID - Dikabarkan dua Prajurit TNI dari Yonif R 400/BR gugur saat terlibat baku tembak di sekitar Pos Titigi Yonif Raider 400/BR di Kampung ...
Ratusan Paket Logistik Mulai Dikirim, Relawan Jurnalis Peduli Sulbar Masih Buka Donasi
sosial22 Januari 2021 18:43
Ratusan Paket Logistik Mulai Dikirim, Relawan Jurnalis Peduli Sulbar Masih Buka Donasi
TROTOAR.ID - Gempa 6,2 magnitudo, yang mengguncang kabupaten Majene dan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada Jumat, 15 Januari 2021 ...
Bantaeng Bersiap Lakukan Vaksinasi Covid-19, Warga Diminta Tidak Panik
Daerah22 Januari 2021 18:24
Bantaeng Bersiap Lakukan Vaksinasi Covid-19, Warga Diminta Tidak Panik
TROTOAR.ID, BANTAENG --- Pemkab Bantaeng menggelar sosialisasi dan edukasi manfaat dan pentingnya vaksinasi Covid-19, di Ruang Pola Kantor Bupati Bant...
Teken MoU Asuransi Pertanian, Pemkab Bantaeng Wujudkan Pertanian Modern
Ekonomi22 Januari 2021 18:22
Teken MoU Asuransi Pertanian, Pemkab Bantaeng Wujudkan Pertanian Modern
TROTOAR.ID, BANTAENG - Pemerintah Kabupaten Bantaeng kembali meneken perjanjian kerja sama dengan PT Jasindo. Kerja sama ini terkait dengan keberlanju...