Belasan ASN Pemkot Diduga Langgar Netralitas Jadi Obrolan Dalam Diskusi Politik HMI Sulselbar di Cafe

TROTOAR.ID, Makassar – Ketua Badko HMI Sulselbar, Taufiq Husaini mengatakan, ini adalah forum diskusi bagi berbagai elemen untuk membahas terkait Pilkada serentak 2020.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri pula oleh beberapa orang pembicara, salah satunya Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari mengajak pemuda dan masyarakat untuk menjaga keutuhan demokrasi Indonesia menjelang Pilkada, terkhusus di Kota Makassar.

Seorang Pengamat Politik, Andi Luhur Priyanto menepis terkait kondisi demokrasi yang kian mundur.

“Adanya kemundurun demokrasi tak lain karena maraknya transaksi politik, kekuasaan kapital atau modal, dan kuatnya tekanan oligarki yang terus mempertahankan kekuasaannya,” kata dia dalam ngobrol politik (Ngopi) di Kafe Country Coffee Resto (CCR) Toddopuli yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (Badko HMI Sulselbar) menyelenggarakan. Sabtu, (5/12/2020).

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) netral dalam pemilihan Walikota Makassar.

Ia juga meninggung bahwa sebelumnya Bawaslu bersama Pemerintah Kota, seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar mendeklarasikan netralitas ASN.

Namun, kata dia, hingga sekarang ada 14 ASN Pemkot, dan dua dosen yang telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaki.

“Kami setiap bulan menyurat ke Pemerintah Kota Makassar sebagai upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada, tetapi masih ada saja yang melanggar,” kata dia.

Dalam acara tersebut, dihadiri pula oleh Kapolrestabes Makassar yang diwakili oleh Kapolsek Panakkukang, serta pengurus Badko HMI Sulselbar, Cabang dan Komisariat sejajaran. (Al/Lt)