Selle Sebut Aturan PPKM Tidak Punya Payung Hukum

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Kebijakan pemerintah yang menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan diusulkan pemerintah dianggap ketua Komisi A DPRD Sulsel tidak memiliki landasan hukum. 

Sebab menurut Ketua Komisi A Selle KS Dalle, kebijakan pemerintah menetapkan PPKM tidak diatur dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan 

“Silahkan baca UU karantina anda tidak akan menemukan yang namanya PPKM tidak bakal ditemukan sebab dalam UU tersebut mengatur tentang PBB, ” Kata Selle KS Dalle 

Dia mengatakan pemerintah dalam menerapkan aturan enteng kesehatan tidak boleh mencomot istilah tertentu yang tidak memiliki landasan hukum 

Mengambil suatu kebijakan terkait perkembangan covid19 saat ini mestinya harus jelas rujukan uu-nya soalx dampaknya akan banyak kebijakan lanjutan yang mesti diatur pada tingkat teknis baik menyangkut soal hak warga. 

Dia mengatakan kewajiban instansi pelaksana teknis lainnya dalam lingkup pemerintahan, maupun berbagai pihak lainnya, termasuk konsekuensi anggaran. 

Lantas kl istilah tsb tdk jelas dr uu mana dicomot, tidak menutup kemungkinan bisa memunculkan masalah baru di kemudian hari.

“Mungkin maksud pemerintah memilih istilah PPKM yg sekilas kedengaran lebih soft drpd istilah PSBB supaya masyarakat tetap tenang dan tidak panik akan tetapi sekali lagi apapun alasan pilihan istilah itu harus jelas dr UU mana diatur.”. Pungkasnya.