WT: Harusnya Pj yang Dinonjobkan, Bukan Kadisnya

TROTOAR.ID – Kepala Dinas Pariwisata Rusmayani Madjid dicopot dari jabatannya oleh Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin, hal ini direspon keras oleh Anggota DPRD Kota Makassar, Wahab Tahir (WT).

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 862/362/BKPSDMD/ II/2021 tentang Pemberhentian Sementara saudari Ir Rusmayani Madjid MSp dari jabatan Kepala Dinas Pariwisata per tanggal 2 Februari 2021.

Dalam surat pencopotannya, yang bersangkutan dianggap tak bekerja maksimal sehingga program tidak berjalan sebagaimana mestinya..

“Terserah pimpinan dek,” kata Rusmayani Madjid, saat dikonfirmasi via Whatsapp kepada Wartawan, Kamis (4/2/2021).

Di samping itu, Wahab Tahir menyebut pemecatan Kadispar dari jabatannya merupakan  kebijakan mengorbankan bawahan yang dipilih oleh Pj Wali Kota. Menurutnya, ini sikap pemimpin yang tidak manusiawi.

“Kebijakan mengorbankan bawahan, tidak manusiawi,” kata WT kepada trotoar.id, Kamis (4/2).

Selaku dewan yang mengemban fungsi kontrol terhadap eksekutif. Politisi Partai Golkar ini memohon kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah agar membebastugaskan Rudy Djamaluddin dari jabatannya.

“Olehnya, saya memohon kepada Pak Gubernur untuk membebastugaskan Pj Wali Kota dari jabatannya,” tegas Ketua Komisi D DPRD Makassar ini.

Wahab menambahkan bahwa jika berbicara soal tanggung jawab maka Rudy Djamaluddin lah yang harusnya paling bertanggung jawab atas mandeknya dana hibah untuk pariwisata tersebut.

“Karena kalau mau bicara tanggung jawab maka Pj Wali Kota yang paling bertanggung jawab soal mandeknya dana hibah tersebut,” tambahnya.

Sekali lagi, Wahab mengulangi permohonannya kepada Gubernur Sulsel agar Rudy Djamaluddin dibebastugaskan dari jabatannya.

“Saya atas nama rakyat memohon ke Pak Gubernur, per hari ini,” pintanya kepada Nurdin Abdullah secara terbuka.

Meski begitu, dewan mengharapkan agar komunikasi dan koordinasi antar pimpinan dan bawahan harus berjalan dengan efektif demi mendorong pemerintahan yang baik atas nama kepentingan rakyat.

“Jangan karena buntu komunikasi, dan koordinasi tidak jalan, sehingga yang dirugikan adalah rakyat,” tutupnya.