NA ‘Campuri’ Lelang Jabatan Pemkot, NH: Instruksinya Satu Paket Komplit, Terlalu Kasar Permainan

TROTOAR.ID – Menjelang akhir masa jabatan Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin, kisruh kepemimpinannya semakin panas saja.

Apalagi baru-baru ini, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) ikut bersuara terkait lelang jabatan yang diinisiasi oleh Rudy Djamaluddin di akhir-akhir masa jabatannya tanpa melibatkan Wali Kota terpilih Danny-Fatma.

Seperti yang diterangkan oleh Legislator Kota Makassar Nurul Hidayah (NH) bahwasanya lelang jabatan tersebut terlalu dipaksakan. Apalagi, kata dia, Nurdin Abdullah ikut memberi dukungan dan mengintruksi agar Rudy Djamaluddin membangun komunikasi dengan Danny Pomanto (DP).

Politisi partai Golkar ini melihat instruksi NA merupakan satu paket komplit. Bahkan ia menyebut permainan yang dipertontonkan terlalu terlalu kasar.

“Kalo saya melihat, ini lelang jabatan terlalu dipaksakan apalagi kalau NA (Nurdin Abdullah) mendukung, memang instruksinya sudah satu paket komplit, terlalu kasar permainan,” kata Dewan dari Komisi B DPRD Kota Makassar ini kepada trotoar.id, Minggu (7/2).

Menurut Nurul, seyogyanya seorang pimpinan apalagi Pj Wali Kota sudah sepantasnya bertemu dengan Danny Pomanto, karena itu bukan hal buruk kalau hanya menurunkan sedikit ego.

“Kalau saya Pj Wali Kota, memang seharusnya bertemu dengan DP (Danny Pomanto). Runtuhnya keangkuhan bukan berarti runtuhnya harga diri,” ucapnya.

Lanjut kata Nurul, Meski Pj Wali Kota memasang arogansi akan tetapi bersikap kooperatif terhadap wali kota terpilih adalah keharusan.

“Pj jangan memasang arogansi, karena setelah ada wali kota terpilih Pj harus kooperatif dalam melakukan tindakan agar roda kepemimpinan bisa berlanjut, dan program kerja dapat berkesinambungan,” tuturnya.

Jika Pj Wali Kota kooperatif maka Danny Pomanto dapat memberikan masukan sebagai wali kota terpilih termasuk dalam penataan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

“Kalau sikap Pj kooperatif maka DP bisa menyarankan kalo biarlah penunjukan pejabat baru DP yang atur, karena beliau yang tahu kinerja pejabat eselon II yang ada di Pemkot,” pungkasnya.

Ia menambahkan, proses lelang biar berlanjut di era DP, supaya tidak terlihat dipaksakan.

“Proses lelang biar dilanjutkan di era DP, sesuatu yang dipaksakan tidak akan berbuah manis,” kata dia.

“Kalo saya menyarankan agar lelang jabatan ini dipending, tidak usah lah ada yang ikut lelang, karena saya yakin akan dibongkar ulang oleh pak wali kota terpilih,” kuncinya.