Jokowi Minta Kapolri Tingkatkan Penegakan UU ITE

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Selasa, 16 Februari 2021 18:39

Presiden Jokowi, (Dokpri: Facebook Jokowi) | Trotoar.id
Presiden Jokowi, (Dokpri: Facebook Jokowi) | Trotoar.id

TROTOAR.ID – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, implementasi terhadap Undang-Undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

Oleh karena itu, saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/02/2021), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Negara menuturkan pandangannya bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Negara memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan UU tersebut sebagai rujukan hukumnya.

“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,” kata Presiden.

Namun, apabila keberadaan UU tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden bahkan menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ucapnya.

Meski demikian, Presiden tetap menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari UU tersebut. (BPMI/UN)

Penulis : Hms

 Komentar

Berita Terbaru
Ketua Demokrat Makassar: Mereka yang Ingin KLB Otaknya Terpapar Covid-19
Metro03 Maret 2021 03:48
Ketua Demokrat Makassar: Mereka yang Ingin KLB Otaknya Terpapar Covid-19
TROTOAR.id—Ketua DPC Partai Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA), mengatakan bahwa yang menginginkan Kejadian Luar Biasa (KLB) otaknya sedang dise...
Di Hari Ulang Tahun ke 48, RMS Beri Bantuan Pembangunan Pesantren Hafidz Shiratal Mustaqim Pinrang
Daerah03 Maret 2021 00:46
Di Hari Ulang Tahun ke 48, RMS Beri Bantuan Pembangunan Pesantren Hafidz Shiratal Mustaqim Pinrang
TROTOAR.ID, PINRANG - Ibu - Ibu Kelompok Pengajian RMS di Kabupaten Sidrap menggelar Dzikir dan Doa merayakan hari jadi Ketua DPW NasDem Sulewesi Sela...
2 Terduga Teroris MIT Tewas Ditembak, Polisi: Kita Masih Identifikasi Identitasnya Jangan Sampai Salah
Nasional02 Maret 2021 23:32
2 Terduga Teroris MIT Tewas Ditembak, Polisi: Kita Masih Identifikasi Identitasnya Jangan Sampai Salah
TROTOAR.id—Dua DPO MIT Poso yang tewas yakni, Samir alias Alfin asal Provinsi Banten, dan Irul, warga Kabupaten Poso, yang merupakan anak mantan pim...
Ketum SMSI Paparkan Tentang Teori Publisitas di Era Digital
News02 Maret 2021 21:39
Ketum SMSI Paparkan Tentang Teori Publisitas di Era Digital
TROTOAR.ID, MAKASSAR -- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Prodi Ilmu Komunikasi menggelar seminar online bertajuk "Semilo...