Categories: HukumNasional

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Keterlibatan NA Dalami Kasus Suap dan Gratifikasi

Dengan Tangan terborgol, dan Mengenakan Baju Tahanan Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah Hadir di Gedung KPK Untuk menjalani Pemeriksaan Perdana Setelah di Tetapkan Sebagai Tersangka.

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterlibatan Nurdin Abdullah dalam kasus Suap dan Gratifikasi terhadap seolah proyek infrastruktur di Sulsel

Hingga KPK memanggil dan memeriksa sebanyak 7 orang saksi yang juga merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya menyatakan, jika tujuh pejabat Lingkup Pemerintah Provinsi dimintai keterangan perihal kasus yang melilit Nurdin Abdullah Gubernur Non Aktif

“Ada tujuh saksi yang menjalani pemeriksaan terkait kasus yang menjerat Nurdin Abdullah semua merupakan Pejabat ASN lingkup Pemprov Sumsel, ” Jelasnya Ali Fikri

Adapun 7 orang yang dipanggil adalah Herman Parudani, Ansar, Hizar, Suhasril, A Yusril Mallombasang, Asirah Massinai dan Astrid Amirullah.

Namun Ali tidak menjelaskan secara detail materi pemeriksaan terhadap tujuh saksi tersebut, yang intinya terkait dengan kasus yang menjeratnya dalam kasus Suap dan Gratifikasi

Diketahui KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi sebesar Rp5. 4 miliar setelah KPK menangkap Tangan Nurdin Abdullah di rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada 28 Februari 20201

Pada kasus tersebut KPK menemukan barang bukti hasil suap berupa uang tunai senilai Rp2 miliar dari Tangan Edy Rahmat melalui pengusaha Agung Sucipto

Kemudian KPK kembali menemukan uang Rp1. 4 miliar dan 10 Ribu Dollar Amerika dan 190 Ribu Uang Dollar Singapura di rumah dinas dan rumah pribadi Nurdin Abdullah

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Agung dikenakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Suriadi