Tolak RUU KUP Pajak Sembako, Pemerintah dan DPR Diminta Tinjau Ulang

TROTOAR.ID – DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Selatan menyikapi rencana pemerintah mengenakan pajak untuk bahan pokok atau sembako dan jasa-jasa lain termasuk sekolah melalui Revisi Undang-Undang kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP)

Ketua DPD GMNI Sulsel Sufyan Tsauri Wahid menyayangkan pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) menghapus pengecualian pajak pada kebutuhan pokok.

“Sangat disayangkan, Pasal 112 Angka 2 Ayat (2) Huruf b UU Cipta Kerja yang semula menyebutkan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dari jenis barang yang tidak dikenai PPN. Untung saja dokumen itu bocor sebelum jauh dibahas oleh DPR,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima, Senin (14/06/2021).

Sufyan menilai draft RUU KUP tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini, di mana masyarakat masih merasakan dampak ekonomi dari pandemi terkhusus di Sulawesi Selatan.

“Sejak pandemi, daya beli masyarakat menurun, apabila sembako dikenai pajak otomatis harga jual akan meningkat. Pedagang kecil akan menjerit,” tuturnya. 

Ia berharap agar pemerintah dan anggota DPR RI meninjau ulang kembali draft RUU KUP tersebut sebelum masuk dalam pembahasan. 

“Saya sudah meminta kepada kader-kader GMNI untuk meminta respons masyarakat terkait wacana pengenaan pajak sembako. Hampir seluruh masyarakat menolak wacana tersebut. Apalagi Sulsel memang dikenal dengan lumbung pertanian dan peternakan. Sebaiknya aspirasi  dari Sulsel didengarkan untuk ditinjau kembali,” tandasnya. (*)