Komisi E Minta Diknas Jangan Diskriminasi Pada Sistem PPDB Jalur Zonasi

Trotoar.id, Makassar — Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat bersama dengan Dinas Pendidikan terkait masih adanya persoalan dalam proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022

Senab masih ada 31 Ribu siswa tamatan SMP tidak dapat melanjutkan pendidikannya di SMU/SMK milik pemerintah, lantaran proses pendaftaran PPDB siswa melalui jalur zonasi tidak diakomodir. 

“Tidak semua siswa yang lulus SMP bisa masuk SMK/SMU Negeri sebab mereka tidak terakomodir dalam wilayah atau sistem zonasi, ” Kata Rusdin Tabi Ketua Komisi Eropa DPRD Sulsel 

Sehingga, mau tidak mau siswa yang tidak lulus dalam seleksi PPDB, harus mendaftarkan diri di sekolah swasta yang jelas akan lebih membutuhkan biaya ekstra lagi. 

Politisi Gerindra ini meminta kepada pemerintah Provinsi, agar kiranya bisa memberikan ruang bagi mereka yang kurang mampu untuk mengejar pendidikan di sekolah negeri ketimbang swasta, sebab hal ini berbicara kemanusiaan. 

Seharusnya juga, Kata Rusdin sistem zonasi di berlakukan merata dan adil, sebab ada beberapa kecamatan di Sulsel tidak berdiri sekolah negeri di wilayah itu, sehingga mau tak mau orang tua murid harus mendaftarkan di luar wilayahnya. 

“Pak Kadis tidak semua kecamatan ada sekolah negeri disitu, jadi orang tua murid harus mendaftar di sekolah yang ada di kecamatan lain, sehingga penerapan zonasi harus di benahi anak didik bisa menikmati pendidikan,” Katanya 

Bahkan dia menyebutkan jika ada satu kecamatan sekolah negerinya numpuk disitu, sehingga mau tidak mau warga di luar wilayahnya itu tidak bisa mendaftar, apalagi dalam sistem zonasi menerapkan jarak rumah siswa dan sekolah yang harus berdekatan. 

Hingga dia mengusulkan agar kiranya, pemerintah juga mempertimbangkan faktor ekonomi orangtua siswa, sebab berdasarkan kuota saat ini 75 persen penerimaan Siswa baru berdasar dari zonasi wilayah, dan selebihnya melalui jalur prestasi dan nilai.

“Sekolah di swasta tidak murah, lantas kalau dia berasal dari keluarga kurang mampu apakah harus sekolah disitu, siapa yang akan tanggung biaya pendidikannya, ini soal keadilan pak kadis,” tegas Rusdin Tabi.