Politisi PDIP Kerap Berurusan dengan KPK, Surya Paloh: Perlu Kita Apresiasi, Pemberantasan Korupsi Harus Kita Laksanakan

JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengapresiasi kinerja KPK yang merupakan lembaga antikorupsi paling banyak menangkap pejabat. Baik yang sudah selesai masa jabatan maupun yang sedang bertugas.

“Ini perlu kita apresiasi, perlu kita jaga, jadi upaya pemberantasan korupsi harus kita laksanakan. Tapi masalah budaya korupsi tidak ada negara yang bebas dari korupsi, tidak ada di permukaan bumi. Ini masalah besar dan kecil,” tuturnya.

Meski begitu, Surya menambahkan bahwa 100 KPK sekalipun tak akan memberikan efek apa-apa kalau Indonesia tidak mengenal budaya malu.

Budaya malu, kata dia, diperlukan untuk mencegah perilaku korupsi, di luar keberadaan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Malu, dinilai dapat mencegah korupsi bahkan menurutnya penting menjadi suatu gerakan tersendiri. 

“Kalau kita tidak mengenal budaya malu, jangankan 1 KPK, 100 KPK tidak akan memberikan daya efektif apa-apa dalam upaya pemberantasan korupsi itu,” tegas Surya Paloh dalam dialog kebangsaan HUT ke-50 tahun CSIS Indonesia secara daring, Senin, 23 Agustus.

Paloh menuturkan, Indonesia harus bersyukur telah melahirkan KPK yang telah membuktikan segala kekurangannya agar menjadi perbaikan negara dalam memberangus korupsi.

“Secara objektif telah berbuat banyak, bahkan terkesan kadang-kadang ada hal barangkali sudah didramatisasi dalam pendekatan pemberantasan korupsi,” kata Paloh.

Dia mencontohkan, seperti istilah tangkap tangan. Menurutnya, ada si pemberi dan penerima saat bersamaan itu tertangkap.

“Tetapi, satu pemberi di Medan, penerima di Surabaya itu juga dibilang tangkap tangan juga. Itu dramatisasi,” katanya.

Bahkan akhir-akhir ini KPK banyak  menangkap politisi asal PDIP di tanah air.

Daftar politisi PDIP yang berurusan dengan KPK

1. Juliari Batubara

Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara merupakan salah satu politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) yang tersandung kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Ia dijadikan tersangka oleh KPK pada tanggal 6 Desember 2020 silam.

Juliari Batubara kini menambah daftar panjang korupsi yang dilakukan oleh politisi PDIP.

2. Andreau Misanta Pribadi

Andreau Misanta merupakan Staf Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah menyerahkan diri ke KPK setelah terkait dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster. Andreau Misanta merupakan seorang politisi PDIP yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI pada pemilu 2019.

3. Ajay M. Priatna

Ajay M. Priatna merupakan seorang politisi PDIP dan sekaligus Wali Kota Cimahi. Ajay ditangkap oleh KPK terkait dengan proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di kota Cimahi. Ia ditangkap pada hari Jumat, 27 November 2020 silam.

4. Sri Hartini

Sri Hartini merupakan politisi PDIP dan Bupati Klaten yang terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia tertangkap setelah menggelapkan uang sebesar Rp 2 miliar dan kemudian divonis 11 tahun penjara.

5. Muhammad Samanhudi Anwar

Muhammad Samanhudi Anwar adalah Wali Kota Blitar dan sekaligus politisi PDIP yang terjerat kasus korupsi proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar.

Ia menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar dari kontraktor Susilo Prabowo pada tanggal 8 Juni 2018. Samanhudi Anwar divonis 5 tahun penjara.

6. Harun Masiku

Harun Masiku merupakan politisi PDIP yang saat ini masih menjadi buronan KPK yang terkena dugaan kasus korupsi. Ia diduga memberikan uang sebesar Rp 850 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tujuan Harun Masiku memberikan uang itu untuk memuluskan rencana pergantian antar waktu Nazarudin Kiemas, yang merupakan caleg yang meraih suara terbanyak yang meninggal tiga pekan sebelum pencoblosan.

7. Damayanti Wisnu Putranti

Damayanti ditangkap KPK pada 9 April 2015 karena ikut terlibat dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses.

8. Nyoman Dhamantra

Nyoman merupakan mantan anggota Komisi VI DPR RI I yang terlibat kasus suap pengurusan izin impor bawang putih. Saat itu, menurut jaksa, perbuatan Nyoman dan dua terdakwa lainnya memberikan uang Rp3,5 miliar ke Dhamantra bertentangan dengan kewajiban Dhamantra selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

9. Ojang Sohandi

Mantan Bupati Subang Ojang Sohandi divonis 8 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, pada 8 Januari 2017.

Mendapat vonis seberat itu, Ojang langsung menyatakan menerima tanpa terlebih dahulu konsultasi ke penasihat hukumnya.

10. Wenny Bukamo

Wenny Bukamo merupakan eks Bupati Banggai Laut. Politisi dari PDIP itu ditangkap KPK pada 3 Maret 2020, lantaran kasus suap terkait proyek di Kabupaten Banggai Laut.

11. Nurdin Abdullah

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap KPK pada akhir Februari 2021 karena diduga menerima suap proyek di Sulsel. Nurdin Abdullah adalah salah satu tokoh di Sulsel, memiliki gelar akademik dan kiprah politik yang cukup apik.