Kader Golkar di Sulsel Minta DPP Evaluasi PG SS

Bendera Partai Golongan Karya (Golkar)

Trotoar.id, Makassar Sejumlah kader Partai Golkar di daerah meminta DPP Partai Golkar untuk mengambil tindakan organisasi untuk mengakhiri faksi-faksi yang yang terjadi di internal Partai Golkar.

Termasuk mengambil alih proses pelaksanaan Musda di beberapa daerah yang belum dilaksanakan, lantaran kader Golkar menilai, jika terus berlarut kondisi seperti ini maka, diyakini akan mengganggu pelaksanaan konsolidasi organisasi.

“Saat ini kita mau Golkar sudah bergerak cepat, tapi itu terhalang dengan kondisi Golkar yang terkotak-kotak saat ini, termasuk adanya riak-riak yang terjadi di daerah” Katanya Abdul Rahman Alwi, Wakil Sekretaris DPD II Golkar Luwu Timur

Apa lagi dia menilai kebijakan DPD I yang memberi ruang kepada Plt untuk melakukan pergantian pimpinan kecamatan sebagai hal yang bertentangan dalam PO Partai Golkar Nomor 02 tahun 2020.

Dimana dalam PO 02 tahun 2020, Bab XIV pasal 151 tentang peralihan ditegaskan dalam poin I, ditegaskan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten, Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa dan Kelurahan atau sebutan lain, yang Masa Bakti Kepengurusannya telah berakhir, dapat diperpanjang sampai terselenggaranya Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten, Kota, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Desa dan Kelurahan atau sebutan lain oleh Pimpinan Partai satu tingkat diatasnya.

“P0 02 Tahun 2020, Bab XIV pasal 151 poin 1 tegas memperpanjang masa jabatan pengurus hingga pelaksanaan Musda, Muscam dapat diperpanjang,” Tegasnya

Sementara di pasal alain ditegaskan pada pasal 6 PO nomor 02 ditegaskan pelaksanaan musda Kabupaten Kota dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah Musda Provinsi di gelar

Bahkan hingga setahun pasca Musda Provinsi, atau 10 Bulan setelah SK diterbitkan DPP, pelaksanaan Musda Kabupaten Kota berjalan lambat, lantaran adanya tahapan dalam proses penjaringan calon ketua DPD II yang dibentuk DPD I tidak diatur dalam PO 02 tahun 2020.

“Fit and Proper Test itu tidak diatur dalam PO 02, tahun 2020, inilah yang mendorong kami meminta DPP segera mengambil langkah penyelamatan, atas kebijakan organisasi yang diambil DPD I yang tidak diatur dalam Peraturan Organisasi,” Ucapnya

Bukan cuma itu saja, kader Golkar Kabupaten Bulukumba, juga bersuara, bahkan beberapa kader Partai Golkar akan hengkang, jika kondisi partai terus seperti ini, termasuk tidak adanya kejelasan waktu pelaksanaan musda DPD II Kabupaten Bulukumba

Apa lagi DPP Sudah memerintahkan taufan Pawe selaku ketua Golkar Sulsel melaksanakan musda adi delapan daerah bs termasuk Bulukumba dalam kurung waktu 14 hari

“Ini sudah lima hari setelah perintah DPP, belum ada keseriusan DPD I melaksanakan Musda Bulukumba, kalau seperti ini q, kami resah dan kami akan hengkan jika aspirasi kami tidak didengar oleh DPD I,” Ucap Irwan Nasir

Diketahui belum lama Ini DPP mengeluarkan perintah kepada Taufan Pawe selalu Ketua Golkar Sulsel untuk menjalankan proses organisasi berpedoman pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai Golkar

Perintah tersebut disampaikan Ahmad Doli Kurnia Tandjung usia memanggil Ketua DPD I Taufan Pawe ke Jakarta untuk meng klarifikasi konflik dan dinamika yang terjadi di Sulsel.

“Mengembalikan seluruh proses pengelolaan organisasi harus sesuai dengan AD/ART Partai Golkar, dan Peraturan Organisasi, ” Kata Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Suriadi