Ada Anggaran Rp 110 M Nyelinap di APBD P, Irwandi: Kondisi Keuangan Daerah Lagi Sekarat

Trotoar.id, Makassar — Rapat Paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021 menuai protes dari anggota fraksi partai Amanat Nasional PAN Irwandi Natsir. 

Lantaran dalam pembahasan Badan anggaran, tercatat ada anggaran sebesar Rp 50 miliar pengadaan pupuk di dinas Pertanian dan anggaran Rp 15 Miliar di Biro Kesra  dan anggaran Rp 45 di Dinas PUTR yang dipaksakan masuk dalam anggaran Perubahan. 

“Kami bukan mengusulkan membuang anggaran program tersebut, tetapi alokasi anggaran dari program dialokasikan dalam anggaran Pokok 2022,” Kata Irwandi Natsir juru bicara Fraksi PAN dalam Paripurna pengesahan APBD P tahun 2021.

Dia tidak ingin anggaran Program yang dimasukkan di APBD P yang tidak sesuai dengan aturan akan menjadi jebakan dan bersoal kemudian hari 

Dia ingin agar anggaran tersebut dimasukkan pada program APBD tahun 2022, apa lagi kondisi keuangan daerah saat ini hyang sedang mengalami penurunan bahkan APBD P mengalami penurunan

“APBD Kita saat ini sedang tidak stabil, bagaimana kita bisa meraih WTP jika ada pihak yang memaksakan anggaran dimasukkan di APBD P yang jelas bertentangan dengan aturan,” Katanya 

Meski dirinya mengetahui anggaran tersebut dititip oleh siapa dia tidak ingin memberikannya karena jika hal itu disebabkan maka jla akan menyeret beberapa nama orang penting di DPRD dan Eksekutif 

“Saya tahu siapa punya titipan dan siapa yang memaksakan titipan nya, tapi jangan mu saya sebut nanti akan semakin rumit saja, yang jelas pihak yang memainkan ini menjadi rahasia publik saja,” Katanya 

Diketahui saat pelaksanaan Paripurna pengambilan keputusan, atau pengesahan APBD P 2021, dipimpin oleh wakil ketua Tugas Ni’matullah Erbe yang tidak lasim dilakukan dalam paripurna pengambilan keputusan atau pengesahan APBD. 

Sementara ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari yang hadir dalam paripurna tersebut cuma duduk di kursi Wakil Ketua, sementara Andi Ina Anggita Fraksi Golkar merupakan ketua DPRD Sulsel yang seyogyanya harus memimpin rapat n pengambilan keputusan pengesahan APBD P.