MAKASSAR – Dinas Sosial Kota Makassar bersama Dinas Sosial Kabupaten Gowa telah bersepakat akan menyisir tempat-tempat ‘Anak Punk’ berkeliaran.
Hal ini utarakan oleh Plt Kepala Dinas Sosial Gowa Firdaus bahwa ini intens melakukan patroli untuk mengantisipasi adanya pengamen, anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Gowa.
Firdaus menyebutkan, setiap pengamen, anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berhasil ditertibkan langsung di asesmen.
“Biasa kita turun razia tapi biasanya bukan penduduk Gowa seperti pengamen yang mangkal di perbatasan Gowa, mereka warga Makassar yang hanya mencari uang di Gowa,” kata Firdaus kepada trotoar.id, Kamis (7/10).
Tetapi yang parah, kata dia, adalah ‘Anak Punk’ yang ada di perbatasan Gowa–Makassar tepatnya di Jalan Sultan Alauddin.
“Kadang kami sisir di sana (perbatasan) tapi kalau kami datang mereka (Anak Punk) langsung menyebrang ke wilayah Makassar, jadi kita bisa asesmen,” tuturnya.
Tapi kali ini, Firdaus tak mau kecolongan lagi. Pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan Dinsos Makassar untuk sama-sama turun menertibkan ‘Anak Punk’ yang suka berkeliaran itu.
“Bukan apanya. Kita hindari adanya transaksi (barang terlarang), apalagi di sana (perbatasan Gowa-Makassar) mereka sering bermalam di situ dan kadang ada juga perempuan. Kita tidak ingin hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kita akan lakukan pembinaan,” terangnya.
Olehnya, Dinsos Gowa sementara menunggu kabar dari Dinsos Gowa untuk sama-sama turun melakuka penertiban.
Dikonfirmasi Plt Kepala Dinas Sosial Makassar Rusmayani Madjid bahwa pihaknya akan bersama-sama dengan Dinsos Gowa. Akan tetapi pihaknya mengaku belum menentukan tanggal dan waktunya.
“(Kita) cari waktu dulu (yang tepat),” tuturnya kepada trotoar.id, Kamis (7/10).
Hal ini ditanggapi oleh Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Wahab Tahir. Menurutnya, ini adalah bagian dari tugas Dinsos.
Wahab menyarankan agar jangan hanya penertiban yang dilakukan, “Tapi harus menyelesaikan masalah utamanya,” ungkapnya.
Masalah utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah, kata Wahab, adalah lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemiskinan.
“(Masalahnya) lemahnya SDM dan kemiskinan itu sendiri,” tutupnya.
Komentar