Sari Bernyanyi Dalam Sidang Lanjutan NA

Para saksi yang hadir dalam sidang Nurdin Abdullah terkait suap dan gratifikasi proyek di Pemprov Sulsel, Kamis (16/9).

Trotoar.id, Makassar — Mantan kepala Biro Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Sari Pudjiastuti mengatakan jika dirinya diarahkan Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah pada Proyek Pelampang Munte

Pada proyek tersebut, perusahaan Agung Sucipto yang yang juga telah divonis dua tahun penjara menjadi pemenang pada tender proyek tersebut

Pernyataan Sari Pudjiastuti disampaikan pada sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi pemprov Sulsel yang digelar di ruang Harifin Tumpa Pengadilan Negeri Makassar.

“Sejumlah proyek yang ditender di Pemprov saya diarahkan oleh (Nurdin Abdullah) untuk memenangkan pihak tertentu dalam proses tender, pada Februari dan Oktober 2020,” Katanya

Hingga dia mengatakan jika tender proyek Palampang Munte Bontolempangan, dirinya mendapat amanah untuk mengawal perusahaan milik Agung Sucipto.

Bukan cuma itu saja, Sari dalam persidangan juga mengakui jika dirinya diminta untuk mengawal beberapa perusahaan untuk dimenangkan dalam proses tender proyek di Pemprov Sulsel

Perusahan yang diminta untuk dikawal adalah perusahan milik Petrus Yalim, Tiaw, Yusuf Rambey, H Momo, Andi Kemal

Hingga saat ini proses sidang lanjutan kasus dugaan Suap dan gratifikasi yang didakwakan kepada Nurdin Abdullah masih berlangsung.

Seperti diketahui, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang sudah diberhentikan sementara itu didakwa melakukan pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1).

Nurdin juga diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ANTI CIBOL