FPI Peringatkan Presiden, Panglima TNI, Kapolri dan DPR: Jika Tuntutan Tak Dipenuhi, Allah Akan Membalas Siksaan Keras

MAKASSAR—Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam (DPD FPI) Kota Makassar memberikan peringatan kepada seluruh stakeholder di negara ini.

Peringatan tersebut berupa siksaan tuhan apabila menzalimi ulama dan mengkriminalisasi orang-orang seperti Habib Rizieq, Munarman, dan Habib Hanif.

Hal itu disampaikannya dalam aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 24 Desember 2021.

Mereka berjumlah sekitar 30 orang massa yang dipimpin oleh Ketua Tanfidzi Sulawesi Selatan, Faisal Silenang.

Faisal Silenang mengatakan bahwa pihaknya datang memberikan teguran sekaligus peringatan terhadap seluruh stakeholder di NKRI ini.

Mereka menuntut agar seluruh ulama yang dikriminalisasi dibebaskan segera tanpa syarat.

Faisal menegaskan bahwa pihaknya secara konsisten menuntut pembebasan HRS.

“Setelah tuntutan ini kami bacakan maka saksikanlah wahai seluruh rakyat Indonesia, duhai Allah tuhan kami yang

maha pengasih lagi maha penyayang, tuhan kami yang maha keras siksaan dan balasannya,” kata Faisal.

Ia menambahkan, “Apabila semua stakeholder DPR, MPR RI, Presiden dan Wakil Presiden RI, Kapolri, Panglima TNI Mahkama Agung RI, seluruh ulama habaib asatidz yang berada bersama penguasa tidak mengindahkan tuntutan kami maka kami berlepas tangan terhadap semua kemaksiatan dan pendzoliman ini,” tegasnya dalam laporan yang diterima trotoar.id.

Ia juga mengajak kepada seluruh stakeholder, termasuk Presiden dan Panglima TNI agar segera bertaubat.

“Kami pengurus dpd front persaudaraan islam provinsi

Sulsel mengajak seluruh stakeholder di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini agar segera bertaubat,” kata Faisal Silenang kepada trotoar.id dalam laporan tertulis yang diterima.

Ia memperingatkan bahwa dengan taubatan nasuha yang digelar secara nasional menjadi sangat penting.

“Sebelum terlambat. Melihat situasi alam yang menjadi tanda-tanda kemurkaan Allah SWT sementara berlangsung saat ini,” ungkapnya di DPRD Sulsel.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran DPRD Sulsel, Tenri mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan hal ini kepada pimpinannya.

“Apa yang menjadi tuntutan dari bapak-bapak Insya Allah kami akan sampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan,” jawabnya.

[LAPORAN : MAULANA]