Lantik Pejabat, Plt Gubernur Minta 2 Poin Pakta Integritas Dibaca Ulang

Trotoar.id, Makassar — di penghujung tahun 2021 pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melantik dan mengambil sumpah 737 pejabat eselon III dan 4 serta pejabat fungsional

Dari jumlah tersebut, sebanyak 116 Pejabat Eselon III dilantik, 257 Pejabat Eselon IV dan 364 Pejabat Fungsional. Total 737 jabatan.

“Yang pertama pelantikan (306 pejabat) fungsional. Hari ini ada fungsional, administrator dan pengawas. Ini tidak lain adalah untuk melaksanakan instruksi Bapak Presiden dalam rangka penyetaraan struktur organisasi beralih ke fungsional,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Andi Sudirman menekan dalam arahannya terkait integritas. Artinya, penguatan paling kuat kinerja dari ASN adalah memperlihatkan dedikasi dan integritas terhadap pekerjaan, bukan terhadap atasan.

“Ini yang selalu saya bilang bahwa yang terbaik itu profesionalitas, di mana loyal pada pekerjaan,” sebutnya.

“Selamat bekerja, saya tidak mau bilang selamat mendapatkan jabatannya. Saya bilang selamat bekerja karena apapun posisinya adalah sebuah amanah,” lanjutnya.

Pada pelantikan tersebut, Andi Sudirman meminta dua poin pada pakta integritas bagi pejabat administrator dan pengawas dibacakan sebanyak dua kali. Yakni, poin nomor 6 tarkait penyimpangan integritas dan poin nomor 8 terkait target kinerja dan kesediaan meletakkan jabatan.

“Tadi saya minta diulang bahwa terkait berkinerja dengan baik,” ucapnya.

Adapun, pada poin 6) Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas kepada Gubernur Sulawesi Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannnya; dan poin 8) Bila saya tidak mencapai target kinerja, saya siap meletakkan jabatan.

Sedangkan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi menyatakan, ini menujukkan keseriusan Pemerintah Provinsi untuk masuk di 2022 di mana orientasi kerja berubah dari strukturalis menjadi fungsionalis.

“Tentunya, para pejabat fungsional yang dilantik harus melakukan penyesuaian pola kerja. Karena berbeda pola kerja struktural dengan fungsional,” ujarnya.

Selain itu, BKD Sulsel dengan Biro Organisasi akan melakukan evaluasi atas kebijakan baru ini. “Sangat terbuka dengan yang namanya penyesuaian, jika ada ketidaksesuaian akan divaluasi selama enam bulan,” tegasnya.

Kekerjasama dengan BPSDM Sulsel juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka.

“Karena peralihan ini, mereka mungkin ada yang kaget, jadi harus ditingkatkan keahliannya melalui pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan instasi vertikal di pusat. Di mana instansi teknisnya akan meramu semua model kompetensi yang menjadi persyaratan pada model jabatan fungsional,” paparnya.