Ketua PP GP Ansor: Tidak Boleh Ada Diktator Mayoritas dan Tidak Boleh Ada Tirani Minoritas

JAKARTA—Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menaikkan status perkara ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan terlapor Ferdinand Hutahaean menjadi penyidikan.

Hal ini ditanggapi oleh Ketua PP GP Ansor Luqman Hakim menegaskan bahwa semua warga negara berkedudukan yang sama di depan hukum, tidak peduli dia berasal dari kelompok mayoritas atau minoritas.

“Jadi tidak boleh ada diktator mayoritas dan juga tidak boleh ada tirani minoritas,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (6/1).

Luqman Hakim mengurai bahwa dalam sistem demokrasi, jika hukum dijalankan dengan diskriminatif, maka akan menjadi sumber perpecahan dan konflik sosial.

Semua harus memiliki kesadaran bahwa kita masih dalam proses membangun karakter bangsa yang bersatu dalam keberbedaan. Karena itu, siapapun yang terbukti melanggar norma-norma hukum, maka aparat penegak hukum harus memprosesnya dengan seadil-adilnya.

Luqman Hakim menekankan, masalah keyakinan agama, apalagi menyangkut masalah ketuhanan merupakan urusan personal setiap warga negara Indonesia yang dijamin dan dilindungi konstitusi.

“Bahkan dijadikan sila pertama dasar negara Indonesia, Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, negara Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk memiliki keyakinan keagamaan dan ketuhanan,” urai Wakil Sekjen DPP PKB itu

Dengan begitu, siapapun tidak boleh membawa-bawa masalah keyakinan asasi ke ranah diskursus publik. Sebab, hal tersebut pasti akan menyebabkan ketersinggungan sesama warga negara yang berbeda keyakinan.

“Saya berharap, kasus cuitan Ferdinand ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua sebagai warga negara. Jangan ada lagi yang bermain-main dengan agama (apalagi menyangkut Allah) untuk kepentingan dan tujuan apapun,” tegasnya.

“Ingat, ketersinggungan dalam keyakinan agama (dan apalagi menyangkut eksistensi Allah) terbukti telah memicu banyak permusuhan dan peperangan panjang dalam sejarah peradaban manusia,” tutup Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB tersebut.