Polemik Dualisme KTSS, Akademisi UIN Alauddin Harap Harmansyah Cs Jaga Etika Publik, Bukan Malah Teriak-teriak

MAKASSAR – Kemelut dualisme kepengurusan Karang Taruna Sulawesi Selatan (KTSS), kian berlanjut. 

Mula-mula dari saling klaim antara pemegang legalitas SK, hingga pengambilalihan secara paksa kantor sekretariat Karang Taruna Provinsi Sulsel oleh kubu Harmansyah dari tangan kubu Andi Ina Kartika Sari.

Menyoroti perilaku yang dipertontonkan kelompok Harmansyah yang kerap menyerang individual Andi Ina selaku pejabat publik. Dinilai sangat tidak etis di ruang publik.

Hal ini disampaikan oleh akademisi UIN Alauddin Makassar, Ibnu Hadjar. Dia menyebutkan bahwa menyerang pribadi Andi Ina Kartika Sari ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tak boleh terjadi. Karena persoalan jabatan karang Taruna tak ada kaitan dengan jabatan sebagai ketua DPRD.

“Yang wajib kita hargai, hormati sebagai pejabat publik. Gagalnya memahami etika komunikasi bagi sebagian orang, tentu tidak asing lagi ditelinga kita jika mendengar kata etika komunikasi adalah sebagai gagasan moral yang mempengaruhi komunikasi,” kata Ibnu Hadjar, Senin (10/1/2022).

Menurutnya, tak sepantasnya Harmansyah melontarkan narasi berupa cacian atau memaki, memojokkan Andi Ina yang notabenenya Ketua DPRD Provinsi Sulsel sebagai pejabat publik yang harus dijaga kewibawaannya.

“Yang semestinya ketika kita bertemu dengan orang di ruang-ruang perjumpaan, sebagai manusia yang berakal sehat tentulah memperlihatkan adab atau norma kesopanan dalam berkomunikasi dengan orang lain atau dengan siapapun dia,” jelasnya.

Dikatakan, seharusnya dan sewajarnya sebagai orang yang mengaku pemuda yang terdidik  dalam melakukan aksi protes atau demonstrasi dengan cara damai lebih elegan biar dapat simpatik.

Lanjut dia, ini adalah cerminan anak muda cerdas yang seharusnya ini yang diperlihatkan, bukan malah teriak-teriak dengan melontarkan kalimat-kalimat yang tak beretika.

“Tindakan menyegel, merusak ini adalah tindakan premanisme sangat tidak terpuji,” terang dosen ilmu komunikasi UIN Alauddin Makassar itu.

Terkait tentang kekisruhan Karang Taruna Provinsi Sulsel, kata dia. Seharusnya pihak Karang Taruna pusat tidak boleh melakukan pembiaran atas konflik interes di internal pengurus KTSS.

Tugas KT Pusat beserta para Dewan Pembina, penasehat sebagai elita Karang Taruna memberi perhatian khusus dengan tujuan menyelesaikan konflik di pengurus Karang Taruna Sulawesi selatan.

“Jangan sampai ini bias dari konflik elit internal Karang Taruna pusat dengan Karang Taruna SulSel, sehingga konfliknya terasa sampai ke KTSS yang sebenarnya Ibu Andi Ina Kartina sari sebagai ketua umum Karang Taruna Sulawesi Selatan yang terpilih kemudian belakangan diganggu dengan pola intrik bermain terbangun sebuah skema menjatuhkan atau mengganti ibu Andi Ina Kartina Sari,” tuturnya.

“Jadi ibu Andi Ina digangguin sama anak ingusan lainnya. Harapan saya menghadirkan kesadaran kolektif semua unsur yang terkait dalam menyelesaikan masalah internal KTSS lebih dewasalah, lebih solutif dan lebih bijak,cerdas dalam menyelesaikan masalah jangan teriak-teriak kayak penjual obat saja,” sambung Ibnu sebelum menutup komentarnya. (*)