Trotoar.id, – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir pernyataan Menko Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim banyak masyarakat yang menghendaki pemilu 2024 diundur
Pernyataan, yang disampaikan Luhut diluar dari koridornya sebagai pembantu presiden, sebab kapasitas Luhut berbicara politik hukum dan keamanan tidak berada pada kementerian yang dipimpinnya
“Tidak seharusnya Menko Kemaritiman dan investasi bicara soal politik, apalagi bicara soal penundaan pemilu, ” Ucap Hasto Kristiyanto
Hasto juga menyatakan, seorang menteri atau pembantu presiden tidak boleh memberi pandangan berbeda dengan pandangan Presiden
Apa lagi Presiden telah berulang kali menyampaikan sikap tegasnya dan pemerintah juga sudah sepakat pelaksanaan Pemilu digelar pada 14 Februari 2024.
“Presiden telah berulang kali menyampaikan secara tegas pelaksanaan pemilu digelar 14 Februari 2024, jadi tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda dengan sikap Presiden,” kata Hasto dalam siaran pers, Senin (14/3/2022) dikutip Kompas.com
Lanjut Hasto, dirinya heran mengapa ada pembantu Presiden yang mengeluarkan wacana yang tidak sehat, fan akan berdampak pada suasana politik nasional yang adem saat ini.
Hasto juga meminta kepada para pembantu presiden untuk satu nafas dan pemikiran dengan Presiden, khususnya dalam menjalankan visi misi membangun indonesia kedepan
“Kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional,” imbuh dia.
Olehnya itu, dirinya berharap agar semua menteri untuk tetap disiplin dan fokus pada tugas dan fungsinya, khususnya bergerak membantu rakyat untuk menciptakan legacy atau warisan kepemimpinan Jokowi.
Lanjut Hasto, dirinya mempertanyakan kapasitas Luhut untuk menyampaikan wacana penundaan pemilu 2024, sebab urusan itu ada di kementerian politik hukum dan ham dan kemendagri, bukan rana Kemenko Kemaritiman dan Investasi, melainkan
“Fokuslah pada tugas yang diamanahkan Presiden, Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” tegas Hasto