Warga Pattingalloang Beberkan ke Ketua DPRD Makassar Soal Banyaknya Bantuan Sosial yang Tak Merata

Makassar, trotoar.id – Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo melakukan reses pertama pada masa sidang kedua tahun 2021/2022 di Jalan Barukang, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Selasa 12/4/2022. 

Kehadiran Politisi NasDem ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang sifatnya mendesak untuk direalisasikan oleh Pemerintah Kota Makassar. Olehnya itu, dia meminta warga berani menyampaikan apa yang kekurangan dalam kehidupan sehari-harinya.

“Kami hadir atas perintah undang-undang untuk menjembatangi keluhan warga yang ada disini. jadi apapun aspirasinya jangan disimpan-simpan, waktunya disampaikan kepada saya,”  Kata Rudianto Lallo dalam sambutan memgawali kegiatan reses. 

Menanggapi hal tersebut, Hindong salah seorang warga menyampaikan langsung unek-uneknya yang terjadi di wilayahnya, diantaranya program keluarga harapan (PKH) yang disalurkan oleh pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan tidak merata. 

“Banyak warga yang selayaknya mendapatkan PKH tidak tersentuh sama sekali, sementara ada pula yang tidak kategori kurang mampu menjadi penerima manfaat,” kata Hindong.

Selain itu, Hindong juga menyampaikan tentang program kerja kelurahan yang tidak memberdayakan masyarakat secara meluas. Dia menyebutkan yang mendapat asa manfaat dari kelurahan atau instansi lainnya hanya masyarakat tertentu, tentunya hal ini membuat kecemburuan sosial. Selain itu, dia juga meminta agar DPRD menfasilitasi perbaikan drainase dan pengerukan sedimen.

“Kami semua sama-sama, punya hak yang sama dan kesempatan yang sama, tapi kenyataan banyak warga tidak mendapatkan manfaat,” keluhnya.

Senada dengan Hindong, Asni juga mengeluhkan minimnya pemberdayaan untuk pemuda di Kelurahan Pattingalloang. Selama 2022, kata Asni belum banyak pemuda yang tersentuh dalam peningkatan SDM melalui pelatihan dan semacamnya. 

“Tidak dapat dipungkiri jika tingginya kriminalitas tidak lepas daripada tidak adanya aktivitas. Pemuda yang seharusnya difasilitasi mendapatkan pelatihan dalam mengasah kemampuan tidak dilirik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RW Barukang, Abdul Karim turut mengeluhkan pembangunan pos keamanan yang tidak kunjung difungsikan, sementara beberapa kejadian telah terjadi konflik antara pemuda. “Izin menyampaikan, sekiranya bangunan pos keamanan difungsikan. mengingat wilayah barukang dan sekitarnya rawan terjadi tawuran antar pemuda,”ujarnya.

Menjawab keluhan warga, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo akan menindaklajuti, PKH, kata Rudi harus sesuai sasaran, tidak diperbolehkan warga yang kategori mampu menerima manfaat. Dia juga menegaskan tidak diperbolehkan Lurah memilih siapa warga yang mendapatkan. 

“Ini kerja-kerja Lurah. tapi sangat disayangkan lurahnya tidak hadir mendengarkan keluhan langsung warga,”tutup Rudianto Lallo. (*)