Trotoar.id, Makassar – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar saat lini disebut masih minim dalam penyerapan anggaran APBD
Hal itu diungkapkan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar berdasarkan hasil evaluasi serapan anggaran triwulan pertama tahun 2022.
“Tiga OPD lingkup Pemkot Makassar serapan anggarannya masih 0 persen atau belum terealisasi,” Kata Sekretaris Bappeda Kota Makassar Hamka dalam rilis evaluasi Serapan anggaran triwulan pertama 133 April 2022.
Tiga OPD tersebut yakni Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Bagian Perekonomian, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Apa lagi tiga OPD tersebut dialokasikan anggaran kegiatan sebesar Bagian Ortala sebanyak Rp2,1 miliar, Bagian Perekonomian Rp4,6 miliar, dan Bagian Kesra sebesar Rp48 miliar.
Meski demikian dari 35 OPD dikatakan jika serapan anggaran APBD terbilang rendah bahkan masih di bawah 9 persen.
Di antaranya, Bagian Hukum, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Bagian Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Bagian Kerja Sama, Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP-KB), Dinas Pertanahan, sera Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Kalau Dinas PU itu realisasinya masih di bawah 1%, baru sekitar Rp4,7 miliar dari pagu Rp897,6 miliar,” ungkapnya.
Dia juga berharap agar kiranya seluruh OPD untuk dapat mendorong percepatan realisasi anggaran, yang idealnya mencapai 25 Persen
‘Ideal capain realisasi itu, 25 Persen dan semua masih rata-rata di bawah 20 Persen,’ tambahnya
Dia menambahkan meski demikian ada beberapa OPD yang dikatakan masuk dalam kategori sedang dengan capaian 9-17% tercatat ada 22 OPD.
Di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), dan Sekretariat DPRD.
Sementara ada dua OPD yang dikatakan realisasi anggaranya mencapai di kisaran 18-25% baru dicapai oleh dua OPD, yaitu Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).
“Realisasi keuangan BPM itu sudah 45,25% atau Rp8,36 miliar dari pagu Rp18,49 miliar. Sedangkan DPPPA sudah 24,4% atau Rp4,03 miliar dari pagu Rp16,51 miliar,” urai Hamka.