Angka Kemiskinan di Sulsel Bertambah, DPRD: Banyak Program Tidak Tepat Sasaran

Trotoar.id, Makassar – Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Arif menyebut angka kemiskinan di Sulsel mengalami penambahan dari 3 daerah menjadi 5 daerah.

Hal itu jelas menjadi tamparan keras bagi pemerintah provinsi. Apalagi selama ini belanja program pemerintah melalui APBD terbilang cukup besar.

Namun program yang dicetuskan pemerintah tidak tepat sasaran dan tidak dapat memberikan kontribusi besar dalam menekan angka kemiskinan.

“Berdasarkan data BPS angka kemiskinan dari tiga daerah di Sulsel bertambah,” kata Syaharuddin Alrif.

Lanjut dia, lima daerah di Sulsel yang masuk kategori miskin, yakin Kabupaten Jeneponto, Pangkep, Luwu Utara, Luwu dan Enrekang.

Sehingga pihak DPRD meminta kepada pemerintah untuk tidak terlalu memiliki mimpi besar jika angka kemiskinan di Sulsel masih tinggi.

“Berhentilah bermimpi yang besar jika masih ada daerah yang masuk dalam kategori miskin,” kata Syahar, sapaan akrab Syahruddin Alrif.

Lanjut Politisi NasDem itu bahwa penambahan angka kemiskinan akibat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel yang tidak tepat sasaran dan tidak fokus pada sektor ekonomi kerakyatan

Olehnya itu, ia berharap agar di tahun 2022 Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bisa menekan persoalan kemiskinan di Sulsel, dengan fokus membiayai program-program ekonomi kerakyatan.

“Kita ingin belanja program fokus pada ekonomi kerakyatan jangan fokus pada hal-hal, yang akan menjadi beban pemerintah kedepannya,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani yang dikonfirmasi soal hal tersebut mengatakan, meski luasan kemiskinan di Sulsel bertambah namun individualnya berkurang.

“iya memang benar jumlah daerah bertambah kemiskinannya, namun volume orang miskin berkurang,” jelasnya.