Diganti Sebagai Pengacara Bharada E, Deolipa Gugat Kapolri, Presiden, Menteri Sebesar Rp15 T

Trotoar.id – Mantan pengacara Bharada E Deolipa Yumara mengancam akan melayangkan menggugat perdata kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit jika permintaan fee dirinya sebagai pengacara Bharada E senilai Rp15 triliun tidak dipenuhi.

Permintaan fee Rp 15 triliun tersebut diungkapkan usai status dirinya sebagai kuasa hukum Bharada E resmi dicabut oleh Bareskrim Polri yang menunjuk dirinya mendampingi Bharada E dalam kasus kematian brigadir J.

Fee sebesar RP 156 triliun diajukan Deolipa, sebagai jasa pendampingan hukum atau pengacara 

“Kan saya ditunjuk negara melalui Bareskrim Polri, tentunya saya minta fee saya dong. Saya akan minta jasa saya sebagai pengacara yang ditunjuk negara, saya minta fee Rp 15 triliun. Supaya saya bisa foya-foya,” kata Deolipa Yumara dikutip sejumlah sumber 

Deolipa menilai, pengajuan fee sebesar Rp15 triliun dapat dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini Polri lantaran dirinya merasa jika negara memiliki banyak uang atau kaya raya.

Dan jika permintaan Fee dirinya sebesar Rp 15 Triliun tidak dipenuhi maka dirinya akan menggugat pemerintah melalui jalur perdata.

“Ya kan kita ditunjuk negara, negara kan kaya, masa kita minta Rp 15 triliun nggak ada. Ya kalau nggak ada kita gugat, catat aja,” tegas Deolipa, seperti dikutip dari detikcom, Jumat 12 Agustus 2022.

Ancaman gugatan itu, kata Deolipa, ia tujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Wakapolri serta Presiden Jokowi.

“Kapolri kita gugat, semua kita gugat. Presiden, menteri, Kapolri, Wakapolri, semuanya kita gugat supaya kita dapat ini kan sebagai pengacara, secara perdata, Rp 15 triliun,” tuturnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ditemukan tanggapan dari Kapolri maupun pihak Polri terkait ancaman Deolipa Yumara soal fee jasa pengacaranya sebagai kuasa hukum Bharada E itu.